LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Dorong PT 0 Persen, Demokrat Tegaskan Bukan Karena Ingin Usung AHY Jadi Capres

Demokrat menegaskan ingin hapus ambang batas capres bukan karena berniat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024.

2021-01-29 21:55:33
AHY
Advertisement

Demokrat menegaskan ingin hapus ambang batas capres bukan karena berniat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024.

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho mengatakan, pihaknya ingin presidential threshold (PT) nol persen untuk menjamin hak konstitusional rakyat.

"Tidak benar penilaian itu (upaya majukan AHY). Bagi Partai Demokrat yang utama adalah bagaimana pilihan politik hukum yang akan diambil itu rasional, konstitusional dan menjamin daulat rakyat," kata Irwan kepada wartawan di kompleks parlemen, di Jakarta, Jumat (29/1).

Advertisement

Dia mengaku, usulan PT 0 persen dalam RUU Pemilu, sebagai cerminan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional.

"Rakyat punya hak untuk memilih dan dipilih. Makin banyak pilihan (calon presiden) makin bagus. Itulah daulat rakyat sesungguhnya,” ujar anggota Komisi V DPR RI itu.

Dengan alasan itu, menurut Irwan, persoalan Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold tak hanya sekadar angka-angka saja. Tetapi jadi cerminan dan resultan dari kondisi aspirasi masyarakat Indonesia.

Advertisement

"Meskipun pembentuk undang-undang punya privilage untuk menentukan angka PT karena open legal policy, kita juga harus memikirkan hal tersebut secara matang," terangnya.

"Agar kemudian PT tidak dimaknai pembatasan hak rakyat berdaulat, namun memang dalam kerangka penguatan sistem kepartaian, pemilu dan presidensial," pungkas dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat menolak ambang batas parlemen di angka 5 persen. Partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ini juga tidak ingin ada angka ambang batas presiden atau 0 persen.

"Sebaiknya (ambang batas parlemen) 4 persen saja dan presidential treshold 0 persen," kata Ketua BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Baca juga:
PKS Setuju Pilkada Digelar 2022 dan 2023
Kemendagri: Pilkada Dilaksanakan 2024, Konsisten Sesuai UU Pilkada
Gelora Setuju Pilkada Digelar Serentak dengan Pemilu 2024
Alasan PDIP Ngotot Pilkada Digelar Serentak 2024
RUU Pemilu: Begini Peta Dukungan Partai di DPR
Komisi II Sebut RUU Pemilu Bisa Tak Dilanjutkan Kalau Masih Ada Fraksi Menolak

(mdk/rnd)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.