Alasan PDIP Ngotot Pilkada Digelar Serentak 2024

Merdeka.com - DPR tengah menyusun draf rancangan undang-undang tentang Pemilu untuk menggantikan UU yang lama. Draf tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional DPR 2021. RUU Pemilu di antaranya membahas soal ambang batas parlemen dan ambang batas presiden.

RUU Pemilu tetap mencantumkan ambang batas presiden sebesar 20 persen. Angka ini tidak berubah dari ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian, ada ambang batas parlemen sebesar 5 persen.

Rancangan UU Pemilu ini juga disorot karena membahas penyelenggaraan Pilkada yang dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023. Bila undang-undang ini berlaku, Pilkada tetap digelar 2022 sesuai siklus lima tahunan. Sedangkan, pada UU Pemilu 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada digelar pada 2024.

Fraksi PDI Perjuangan tetap ngotot agar Pilkada serentak digelar 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyatakan pelaksanaan Pilkada serentak lebih baik diselenggarakan tahun 2024.

"Ya Pilkada serentak tetap diadakan pada 2024, karena itu sesuai desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah," kata Djarot saat dikonfirmasi, Jumat (29/1).

Djarot menjelaskan alasannya. Menurutnya, Pilkada serentak 2024 sudah tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. "Untuk menjaga kesinambungan dan jadwal Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024," jelasnya

Selain itu, Djarot juga menyinggung aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 5 persen dalam RUU Pemilu.

Djarot menuturkan, kenaikan ambang batas itu untuk penyederhanaan partai. "Untuk penyederhanaan partai politik peserta pemilu sekaligus konsolidasi demokrasi."

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengakui bahwa aturan ambang batas ini adalah usulan PDIP. "Kita usul (naik) dari 4 persen naik menjadi 5 persen," tegasnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com