Disindir Prabowo, Ini Pejabat yang Pernah Studi Banding Kemiskinan ke Australia
Presiden Prabowo Subianto menyindir sejumlah pejabat yang hobi jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding.
Presiden Prabowo Subianto menyindir sejumlah pejabat yang hobi jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding. Salah satu yang dia soroti adalah adanya perjalanan pejabat bermodus studi banding soal kemiskinan ke Australia.
"Studi banding mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia, Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia kok belajar ke Australia? Studi banding Belajar Pramuka. Ada apa Belajar Pramuka? Grundel habis itu," kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Senin (10/2).
Prabowo memastikan akan menggunakan anggaran negara sebaik mungkin. Perjalanan dinas luar negeri pejabat yang dirasa tidak perlu, akan dihilangkan.
"Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," tegas Prabowo.
Jejak Digital
Prabowo tidak menyebut detail pejabat yang dia sindir. Namun jejak digital menunjukkan, memang ada pejabat yang pernah studi banding kemiskinan ke Australia.
Dalam pencarian online, informasi terkait studi banding kemiskinan ke Australia ini merujuk pada tahun 2011.
Saat itu rombongan anggota Komisi VIII DPR melakukan studi tur ke Sydney, Australia. Alasannya adalah untuk penanganan fakir miskin, serta mempelajari berbagai hal yang menjadi tugas dan fungsi komisi seperti masalah agama, sosial, hingga perlindungan anak.
Wakil Ketua Komisi VIII Ahmad Zainuddin saat itu menjabarkan, rombongan DPR bertemu salah satu anggota parlemen negara bagian New South Wales (NSW) dan pejabat pemerintah setempat.
Dalam pertemuan saat itu, kedua pihak membahas beberapa agenda. Di antaranya terkait kebijakan pemerintah NSW dalam menangani fakir miskin.
Kunjungan kerja anggota DPR saat itu mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak. Dugaan studi banding sebagai alasan untuk jalan-jalan pun menguat, lantaran studi banding dilakukan di masa reses.
Terlebih rombongan yang turut serta tercatat tidak hanya dari DPR, tetapi juga menyertakan anggota keluarga. Sehingga studi banding saat itu lebih tepat disebut menyerupai kunjungan wisata ketimbang kunjungan kerja.