Disahkan Menteri Hukum, Ini Susunan Pengurus Pusat PKS Periode 2025-2030

Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum setelah melalui proses administratif dan verifikasi.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf secara resmi menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum RI terkait perubahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada 20 Juni 2025 di Jakarta.

Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum setelah melalui proses administratif dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Almuzzammil Yusuf menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas atas dukungan yang telah diberikan. Dia menegaskan bahwa perubahan kepengurusan ini mencerminkan dinamika sehat dalam tubuh partai dan akan membawa semangat baru.

"Kami menyambut baik terbitnya SK Menkum ini sebagai legalitas terhadap dinamika kepengurusan PKS. Insya Allah, kepengurusan baru ini akan semakin mengokohkan tekad PKS untuk berkhidmat bagi rakyat, bangsa, dan negara," ujar Almuzzammil Yusuf dikutip, Sabtu (21/6).

Muzzamil menyebut, dengan diterbitkannya SK ini, seluruh jajaran struktural partai diminta untuk segera menjalankan tugas-tugas kepartaian dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, dan kebangsaan.

Dia memastikan bahwa PKS berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga demokrasi, membela kepentingan rakyat, serta berkontribusi positif dalam proses pembangunan nasional.

Susunan DPTP PKS

Berikut susunan Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS masa bakti 2025-2030 yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Ke-I Majelis Syura PKS:

Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman.

Wakil Ketua Majelis Syura:

• Ahmad Syaikhu

• Suharna Surapranata

• Aunur Rafiq Shaleh Tamhid

Sekretaris Majelis Syura: Suswono

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP): Mulyanto

Presiden PKS: Almuzzammil Yusuf

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP): Muslih Abdul Karim.