Di tengah ekonomi lesu, perlukah gaji Presiden Jokowi naik?
Menkeu mengusulkan gaji pejabat naik, termasuk presiden. Perlukah?
Rencana kenaikan gaji atau tunjangan bagi presiden, anggota DPR dan pejabat di lembaga negara terus menjadi perdebatan. Di tengah-tengah lesunya ekonomi Indonesia, pemerintah justru getol membahas kenaikan gaji tersebut.
Beberapa alasan disampaikan pemerintah untuk meyakinkan berbagai pihak jika kenaikan itu pantas dilakukan. Termasuk, dalil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro yang menyebut perekonomian Indonesia kian membaik sehingga gaji dan tunjangan memang perlu dinaikan.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Lingkar Mardani, Ray Rangkuti mengatakan semua pejabat seharusnya tidak bernafsu menaikkan gaji. Mengingat kondisi ekonomi saat ini cukup memprihatinkan.
"Semua pihak pejabat negara sangat tidak patut berbondong-bondong menaikkan gaji," kata Ray saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Jumat (18/9).
Ray tidak membantah jika melihat aturan di pemerintahan, kenaikan memang harus terjadi. Namun, lantaran perekonomian Indonesia yang anjlok, kenaikan tidak tepat dilakukan sekarang.
Oleh sebab itu, dikatakan Ray ada sistem pemerintahan yang harus benar-benar di evaluasi. Apa lagi, lanjut dia, setiap Kesekjenan di lembaga negara ngotot meminta kenaikan gaji.
"Kalau di lihat dari siklus mereka memang harus naik gaji. Setiap Kesekjenan meminta kenaikan gaji makanya harus ada semacam sistem yang di evaluasi," ujar dia.
Ray mengapresiasi sikap Jokowi yang menunjukkan kalau dirinya tidak begitu antusias menanggapi rencana kenaikan gaji. Menurutnya, Jokowi justru menunjukkan jika dirinya menolak hal tersebut.
"Kalau Jokowi kan sudah memperlihatkan kalau dia tidak mau naik gaji," ucapnya.
Dia justru merasa heran terhadap sikap anggota DPR yang bernafsu menyambut rencana itu. Ray menyebut, anggota dewan sebagai wakil rakyat seharusnya lebih bijak menyikapi kenaikan gaji tersebut.
"Kalau dilihat sekarang DPR yang ngotot minta kenaikan gaji dan tunjangan. Sangat tidak pantas lah minta kenaikan gaji," pungkasnya.
Baca juga:
PKS sebut dalil Menkeu naikkan gaji presiden dan DPR tidak elok
Misbakhun sebut kenaikan tunjangan DPR masih sebatas usulan
Gerindra desak Menkeu revisi SK soal kenaikan tunjangan DPR
Hanura sebut kenaikan gaji Presiden picu ketidakkondusifan politik
Tunjungan DPR naik, Ahok sebut, 'boleh asal ada pembuktian terbalik'