Desmond desak Kapolri usut kasus penyerobotan tanah di Medan
Desmond berharap Kapolri mampu menegakkan hukum dalam kasus pertanahan tersebut.
Komisi III DPR meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengusut kasus mafia tanah di Medan, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond juga akan segera memproses aduan korban mafia tanah ke Komisi III termasuk membahasnya dalam Panja Penegakan Hukum di DPR.
"Kalau ada proses yang tidak adil, Panja penegakan hukum akan melakukan kunjungan ke Medan untuk menyelidiki kasus itu," kata Desmon di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11).
Selain itu, kata dia pihaknya terlebih dahulu akan meneliti inti permasalahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Sumatera Utara itu. PT Bumi Mansyur Permai (BMP) yang menjadi korban mafia tanah sudah melaporkan kasus perampasan tanah oleh perusahaan lain.
Di tempat yang sama, kuasa hukum PT Bumi Mansyur, Zakaria Bangun mengatakan, hadir ke Komisi III DPR meminta agar kasus tanah tersebut segera dituntaskan oleh Polri.
"Sebagai lembaga pengawas, ingatkan Kapolri belum menegakkan hukum di Indonesia," kata Zakaria.
Zakaria pun meminta agar Komisi III melindungi secara hukum pihak yang dirugikan atas mafia tanah tersebut. "Kami meminta perlindungan hukum, sekaligus, supaya mafia tanah di Sumatera Utara dituntaskan," tambahnya.
Baca juga:
Korban mafia tanah minta perlindungan hukum Kapolri
Kepala BPK DKI bantah cari keuntungan di sengketa TPU Pondok Kelapa
Ahok yakin ICW punya bukti lapor kepala BPK DKI soal tanah sengketa
Warga Bukit Mas tawarkan mediasi, jika Deni Akung mengaku salah
Kasus lahan TPU, ICW laporkan Kepala BPK DKI ke Inspektorat Utama