Demokrat: Pencekalan Novanto bukan urusan DPR, tidak penting

Demokrat: Pencekalan Novanto bukan urusan DPR, tidak penting. Demokrat menerima undangan rapat Bamus membahas pencekalan Novanto, tapi mereka memilih tidak hadir karena ada acara lebih penting. Benny menganggap surat protes DPR ke Presiden Jokowi meminta pencabutan pencekalan Novanto semata-mata terbawa perasaan.

2017-04-12 18:31:41

Ketua DPR Setya Novanto

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Benny K Harman menilai rapat Badan Musyawarah membahas nota protes Fraksi Partai Golkar atas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto untuk keluar negeri tidak penting. Sebab, pencekalan bukan urusan DPR tetapi kewenangan KPK.

"Enggak penting, usulan pencekalan urusan penegak hukum, urusan KPK. Itu urusan KPK bukan urusan dewan. Yang dicekal selama ini juga banyak," kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

Benny mengakui surat undangan rapat telah diterima Partai Demokrat. Namun dengan pertimbangan itu, fraksi Partai Demokrat tidak hadir dalam rapat Bamus tadi malam. Menurutnya, ada agenda lain yang lebih penting.

"Ya diundang, tapi tidak datang karena ada acara penting, pengesahan yang begitu saja," tegas Benny.

Benny menganggap surat protes dari DPR ke Presiden Joko Widodo yang meminta pencabutan pencekalan Novanto semata-mata karena terbawa perasaan.

"Itukan perasaan, ya kan perasaan. Yang punya perasaan, saya enggak tahu, dia yang punya perasaan," ucap dia.

Sebelumnya, dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR bidang politik dan kemanan Fadli Zon, mengadakan rapat bersama Bamus guna membahas pencekalan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Terkait hal ini, mereka mengadakan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan lainnya untuk menentukan sikap dari lembaga tinggi DPR.

"Sikap dari Bamus adalah sikap DPR yang kami akan mengirimkan surat kepada Presiden besok. Presiden sebagai atasan dari Kemenkum HAM memang juga diminta membatalkan pencekalan yang ada karena bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan undang-undang tentang keimigrasian" tuturnya.

Farhi mengatakan, semua fraksi yang ada di DPR sudah setuju dengan sikap yang akan diambil DPR tersebut termasuk juga kedua partai yang tidak hadir yaitu Hanura dan Demokrat.

"Hasil rapat kami mengundang Bamus hampir semua hadir kecuali Hanura dan Demokrat paling tidak sikap Bamus sehingga bisa mewakili kami," ungkap Fahri.

(mdk/noe)