Demokrat: Kita pakai akal sehat, kalau kalah terhormat

Demokrat: Kita pakai akal sehat, kalau kalah terhormat. Partai Demokrat tetap konsisten mendukung paket B dalam opsi rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo menyatakan, anggota fraksinya juga siap jika harus voting di paripurna nanti.

2017-07-20 11:55:32

RUU Pemilu

Partai Demokrat tetap konsisten mendukung paket B dalam opsi rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo menyatakan, anggota fraksinya juga siap jika pengambilan 5 opsi paket RUU Pemilu diputuskan dengan mekanisme voting.

"Siap, kalau pun semua berpikir logis alhamdulillah, kalau tidak, kita pun kalah secara terhormat, karena kita mempertahankan logika akal sehat," kata Roy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Salah satu isu di paket B yang paling alot diperdebatkan yakni angka ambang batas pencalonan presiden di angka 0 persen. Roy menyebut, fraksinya mendorong angka ambang batas capres 0 persen karena berpegang pada putusan MK yang menyatakan Pemilu 2019 dilakukan serentak. Sehingga penerapan ambang batas tidak bisa lagi berlaku.

"Kita lihat saja, yang penting kita sesuai logika dan akal sehat, jadi karena sekali lagi ini Pemilu baru, belum ada tolak ukurnya kita ikuti apa yang sudah diputuskan MK seberapapun namanya presidential threshold itu enggak masuk akal," tegasnya.

PKB telah memutuskan bergabung 5 partai pendukung pemerintah lain mendukung opsi paket A. Sementara PAN hingga saat ini belum terlihat sikap resminya. Roy menuturkan, pihaknya tak mau ikut campur dengan sikap PAN dan PKB.

"Ya biarkan saja namanya dinamika politik, tapi kita tetap gunakan logika akal sehat," pungkasnya.

Saat ini, fraksi-fraksi partai di DPR terbagi menjadi 2 kubu terkait 5 opsi paket isu krusial yakni paket A dan B. Fraksi partai pendukung pemerintah, PDIP, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP memutuskan memilih paket A. Sementara, 3 fraksi dari partai oposisi, Gerindra, PKS dan Demokrat di paket B.

Salah satu isu krusial yang alot menjadi perdebatan yaitu soal isu ambang batas pencalonan presiden. Di paket A, partai pendukung pemerintah mendorong ambang batas capres berada di angka 20 persen. Kemudian, di paket B, Gerindra, Demokrat dan PKS ingin ambang batas capres dihapus.

(mdk/rnd)