Demokrat Jatim serahkan ke Majelis Tinggi soal pendamping Khofifah

Demokrat Jatim serahkan ke Majelis Tinggi soal pendamping Khofifah. Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Renville Antonio menyerahkan kepada Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat jika pendamping Khofifah nantinya bukan dari Demokrat.

2017-11-06 21:26:00

Partai Demokrat

Tim 9 pimpinan KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah telah melakukan penyaringan 10 bakal calon wakil yang akan dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur 2018. Dari 10 nama yang dijaring, mengerucut dua nama yang hingga saat ini masih dirahasiakan oleh para kiai pendukung Khofifah.

Dua nama ini, kemudian akan diforumkan bersama partai-partai pengusung untuk disepakati satu nama. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo, beberapa waktu lalu sempat mengatakan, sesuai fatsun politik di antara partai pengusung, kursi Demokrat paling banyak, yaitu 13 kursi. Maka untuk bisa menjadi calon pendamping Khofifah, harus ber-KTA Demokrat.

"Secara mekanisme dan aturan memang seperti itu. Bakal Cawagubnya nanti harus memiliki KTA Demokrat," tegas Soekarwo pada 13 Oktober lalu.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Renville Antonio menyerahkan kepada Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat jika pendamping Khofifah nantinya bukan dari Demokrat.

"Jadi tugas kami di DPD, sebetulnya sudah selesai, adalah mengirim nama bakal calon gubernur dan bakal wakil gubernur kepada DPP untuk diteruskan ke Majelis Tinggi," elak Renville ditemui usai paripurna di DPRD Jawa Timur, Senin (6/11).

"Maka itu kami serahkan ke Majelis Tinggi. Jadi saya yakin tim 9, mungkin melalui Bu Khofifah yang sebagai bakal calon gubernur, yang disampaikan Pak Sekjen kami, akan berkomunikasi dan berkoordinasi aktif dengan Majelis Tinggi kami," imbuhnya.

Dia pun yakin siapa pun pendamping Khofifah sudah sepengetahuan dan sepersetujuan Majelis Tinggi. "Prinsipnya, kami di daerah ini tinggal menunggu keputusan Majelis Tinggi kami seperti apa, maka mesin politik kami mulai jalankan," ucapnya.

Kembali Renville menegaskan, apapun keputusan DPP Partai Demokrat, pihaknya tetap tawaduk menjalankan perintah. Termasuk jika keputusannya cawagub dari Khofifah bukan dari partainya dan akan pecah kongsi dengan partai koalisi pendukung Khofifah.

"Sampai saat ini kami belum ada petunjuk dari Majelis Tinggi. Saya tidak tahu (keputusannya), karena saya bukan Majelis Tinggi. Yang penting apapun hasil keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat, kami tawaduk menjalankannya. Kami akan jalankan dengan optimal dan maksimal," tegasnya.

Terpisah, juru bicara tim 9 yang dimotor para kiai dan bu nyai kultural NU, KH Asep Saifuddin Chalim mengaku sangat yakin pilihan nama yang akan mendampingi Khofifah itu akan disetujui oleh semua parpol pengusung, termasuk Demokrat.

"Kami berharap satu nama nanti itu didukung bersama-sama, sehingga bisa memberi kekuatan. Sebab dengan kesatuan itu akan memudahkan cita-cita terwujud," ucap pengasuh Ponpes Amanatul Ummah ini.

Termasuk rumor bahwa Demokrat yang ngotot ingin kader internalnya yang akan mendampingi menteri Sosial yang juga Ketum PP Muslimat NU. "Ada jalan keluar jika Demokrat ngotot. Sebab ini sinar yang tengah menyingsing untuk terwujudnya Jatim yang adil dan makmur, sehingga bisa dipahami Demokrat, Insya Allah," yakin Kiai Asep.

Kiai yang juga menjabat Ketum Pergunu itu juga menginformasikan, kalau deklarasi akan dilaksanakan pada bulan November ini di Surabaya. "Paling setengah bulan lagi dari sekarang. Yang jelas bukan di rumah ini karena tak strategis," ucapnya.

Seperti diketahui, selain Partai Demokrat yang memiliki 13 kursi di DPRD Jawa Timur, Khofifah juga diusung oleh Partai Golkar (11 kursi), NasDem (4 kursi), PPP (5 kursi), dan Hanura (2 kursi).

(mdk/eko)