Demo Ahok berujung ricuh, PDIP minta unjuk rasa tak menebar ancaman

Demo Ahok berujung ricuh, PDIP minta unjuk rasa tak menebar ancaman. Politikus PDIP Diah Pitaloka mengatakan, proses Pilgub DKI 2017 lebih penting dan lebih luas lagi bagi Indonesia. Sebab, Pilgub dilakukan untuk mencari pemimpin terbaik. Karena itu, dia berharap, semua pihak tidak mudah terprovokasi dengan isu apapun.

2016-11-06 10:04:00

Pilgub DKI

Demo menuntut Basuki T Purnama (Ahok) diproses hukum dalam kasus dugaan penistaan agama pada 4 November lalu dihadiri oleh ratusan ribu orang. Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai, akhirnya ricuh karena provokator pada malam harinya.

Politikus PDIP Diah Pitaloka mengatakan, proses Pilgub DKI 2017 lebih penting dan lebih luas lagi bagi Indonesia. Sebab, Pilgub dilakukan untuk mencari pemimpin terbaik. Karena itu, dia berharap, semua pihak tidak mudah terprovokasi dengan isu apapun.

"Kita tidak boleh lupa, bahwa kerangka demokrasi mengedepankan toleransi dan respek. Sehingga saya pikir, masyarakat harus tetap melihat proses pilkada yang tengah berjalan dengan ‎lebih terbuka, jangan mudah terpancing akan adanya informasi yang provokatif," kata Diah saat dihubungi, Minggu (6/11).

Anggota DPR RI ini mengatakan, tidak ada larangan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Namun, dia menekankan, unjuk rasa dilakukan tidak dengan menebar ancaman kepada siapapun.

"Dalam menjalani proses demokrasi memang tidak pernah ada larangan untuk beraspirasi, tapi alangkah baiknya jika dilakukan tanpa menyederai atau menebarkan ketakutan," tutur dia.

Warga Jakarta butuh ketenangan, kata dia, butuh kerja nyata dan pemimpin yang tak hanya bicara. Dia mengajak, warga untuk menunjukkan Jakarta mampu menjadi contoh bagaimana berdemokrasi yang toleran dan saling menghargai.

"Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pelaksana pemilu tetap harus berlaku netral dalam menggelar pesta demokrasi. Jika tidak kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan pemilu akan menurun. Ini pesta rakyat, bukan cuma milik para partai politik," tegas dia.

(mdk/rnd)