Dedi minta kader Golkar di Jabar nginap di rumah rakyat miskin

Selain itu, kader Golkar di Jabar juga dilarang pakai mobil mewah saat berkegiatan.

2016-07-30 19:31:00

Partai Golkar

Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kota Bandung dihadiri Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. Di acara tersebut, Bupati Purwakarta itu memberikan beberapa wejangan terhadap kadernya.

Dia memerintahkan setiap kader menginap di rumah masyarakat miskin selama dua hari. Dengan perintah tersebut maka kader Golkar akan dapat merasakan dan mengalami situasi yang dialami masyarakat miskin.

"Langsung kirimkan pesan-pesan itu pada Presiden, Gubernur, Walkot, Bupati sehingga lahir solusi setiap minggu tentang berbagai problem," kata Dedi digelar di Kantor DPD Golkar Kota Bandung, Sabtu (30/7).

Program menginap selama dua hari tersebut, menurut dia, merujuk pada sifat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kedekatan dengan rakyat. Sehingga keluh kesah warga bisa dirasakan para kader.

"Saya juga mengimbau, di kegiatan-kegiatan Golkar tidak boleh membawa mobil mewah, pakai mobil sederhana saja, yang layak dengan kader kita. Agar kader kita tidak terlalu wah dengan kita, jadi mereka bangga oleh karya-karya yang dihasilkan mereka (kader Golkar)," ungkapnya.

Dia juga menegaskan kepada seluruh kadernya untuk serius dalam merevitalisasi anggaran khususnya, Golkar Jabar.

"Harus kritis terhadap anggaran-anggaran yang tidak terserap dalam setiap tahun, tapi di sisi lain kebutuhan publik sangat luas dan banyak," ucapnya.

Menurut Dedi, percepatan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi menjadi target utama partai berlambang beringin tersebut. Lanjut dia, percepatan tersebut hanya dapat dilakukan lewat mekanisme anggaran.

"Nah percepatan ada di dalam mekanisme lewat anggaran tidak bisa lewat mekanisme yang lain. Untuk itu mereka harus kritis," ungkapnya.

Dia mencontohkan, serapan anggarannya tinggi, namun infrastrukturnya buruk maka Golkar mesti mengalokasikan anggaran tersebut kepada pembangunan infrastruktur. Selain itu, jika daya serap anggarannya tinggi, tapi publik tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini yang patut diduga terdapat kesalahan pengelolaan anggaran.

"Sehingga Golkar harus kritis terhadap anggaran, mendorong anggaran untuk berpihak kepada kepentingan publik yang luas disemua tingkatan," tandasnya.

Dia mengatakan, akan mengontrol apa yang sudah diamanatkan pada kadernya tersebut. "Nanti ada pelaporan, kan ada sistem yang sudah berjalan, nanti pelaporannya terukur," ujarnya.

(mdk/lia)