Cak Imin Harap MK Tak Ubah Sistem Pemilu Jadi Coblos Partai
Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini mengingatkan bahwa sistem pemilu merupakan keputusan politik bersama. Maka itu, ia berharap Mahkamah Konstitusi tidak mengubah sistem pemilu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap hakim konstitusi bijak dan mempertimbangkan fakta yang ada dalam memutuskan gugatan sistem pemilu proporsional terbuka atau sistem coblos calon legislatif.
Politikus yang akrab disapa Cak Imin ini mengingatkan bahwa sistem pemilu merupakan keputusan politik bersama. Maka itu, ia berharap Mahkamah Konstitusi tidak mengubah sistem pemilu.
"Fakta yang lain adalah bahwa politik pemilu atau pilihan sistem pemilu adalah pilihan dari keputusan politik bersama semua komponen bangsa. Tidak aspek hukum. Bukan aspek hukum," ujar Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (21/2).
"Sehingga dari aspek itu saya optimis para hakim akan wise memutuskan sesuai dengan keputusan yang sudah ada, yaitu terbuka," sambungnya.
Cak Imin yakin dan optimis hakim memiliki kemampuan membaca fakta. Apalagi tahapan pemilu sedang berjalan dan tinggal sebentar lagi.
"Saya dan PKB masih yakin dan optimis para hakim memiliki kemampuan untuk membaca fakta-fakta yang terjadi di tanah air kita. Yang pertama faktanya pemilu tinggal beberapa bulan yang akan datang. Pas satu tahun. Kedua, semua proses prosedur cara kerja KPU dan partai telah berjalan dengan sangat optimal dan sukses," ujar Cak Imin.
Bila Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup, menurut Cak Imin, sangat tidak adil. Karena partai-partai telah menyiapkan diri dengan sistem proporsional terbuka yang sedang berlaku.
"Jadi kalo mengubah sistem hendaknya ketika mengakhiri pemilu sehingga ada persiapan 5 tahun untuk semua komponen pemilu menyiapkan diri. KPU, parpol, masyarakat, pemilih, caleg, capres, semuanya harus menyiapkan diri setahun sebelum pemilu," ujar wakil ketua DPR ini.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/eko)