Bukan Sekadar Bantuan, Ini Alasan Program Sosial Jadi Investasi Jangka Panjang: Kualitas SDM Indonesia Terangkat!
Kritik terhadap program sosial pemerintah sering muncul, namun tahukah Anda bahwa Program Sosial Investasi Jangka Panjang seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat justru fondasi ekonomi inklusif? Simak penjelasannya.
Jakarta, 13 September – Program sosial pemerintah, termasuk inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, belakangan ini menjadi sorotan publik. Aliansi Ekonom Indonesia pada 9 September 2025 merilis “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” yang menyoroti risiko fiskal dari program-program tersebut, memicu perdebatan mengenai prioritas anggaran negara.
Kritik ini, meskipun penting sebagai masukan, perlu dilihat dari perspektif kebijakan publik yang lebih luas dan berbasis bukti. Pakar kebijakan publik, Trubus Rahardiansah dari Universitas Trisakti, menegaskan bahwa program-program ini sejatinya merupakan investasi sosial jangka panjang yang krusial untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja formal.
Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5 persen sejak 2022 namun belum dirasakan merata oleh masyarakat, fokus kebijakan memang harus diarahkan pada solusi konkret. Agenda Presiden Prabowo yang menekankan peningkatan kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja formal adalah respons relevan terhadap 7 juta penganggur, 11 juta setengah pengangguran, dan 34 juta pekerja paruh waktu di Indonesia.
Kesenjangan Pertumbuhan dan Manfaat Nyata Masyarakat
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka yang stabil sebesar 5 persen sejak tahun 2022, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Data menunjukkan bahwa upah riil hanya mengalami kenaikan sekitar 1,2 persen, dan sebagian besar penciptaan lapangan kerja, sekitar 80 persen antara 2018–2024, terjadi di sektor informal dengan upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang nyata bagi warga. Dengan jutaan penganggur dan pekerja paruh waktu, masalah kebijakan yang dihadapi adalah bagaimana mengonversi pertumbuhan makro menjadi peningkatan kualitas hidup dan kesempatan kerja formal yang layak bagi masyarakat.
Agenda Presiden Prabowo, yang menyoroti peningkatan kualitas SDM dan perluasan lapangan kerja formal, merupakan respons kebijakan yang relevan. Mandat politik yang diperoleh dari 58 persen pemilih pada Pilpres 2024 telah diterjemahkan ke dalam kebijakan melalui Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Program Sosial sebagai Fondasi Peningkatan Kualitas SDM
Aliansi Ekonom Indonesia dalam rilisnya menyoroti alokasi Rp1.414 triliun atau 37,4 persen dari APBN 2026 untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menyebutnya sebagai program populis yang berpotensi mengorbankan sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.
Namun, jika dikaji lebih dalam, program-program seperti MBG justru merupakan penopang langsung kualitas sumber daya manusia. Studi kasus di Jepang, Inggris, hingga India menunjukkan bahwa MBG mampu memperbaiki capaian belajar dan kesehatan anak sekolah, yang pada akhirnya meningkatkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan formal di masa depan.
Selain MBG, program Sekolah Rakyat yang menargetkan anak-anak dari desil 1 dan 2 (keluarga miskin dan miskin ekstrem) juga memiliki dampak transformatif. Studi data Indonesian Family Life Survey (IFLS) dari tahun 1993 hingga 2014 menunjukkan bahwa sekitar 64 persen anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kategori miskin, mengindikasikan adanya perangkap kemiskinan antargenerasi (intergenerational poverty). Sekolah berasrama terbukti mampu mengeluarkan mereka dari perangkap ini.
Desain program ini sejalan dengan pendekatan pembangunan manusia ala Amartya Sen, yang bertujuan memperluas kapabilitas individu agar mereka dapat memilih masa depan yang lebih baik. Kedua program ini dapat dikategorikan sebagai investasi sosial jangka panjang yang tidak mengganggu fiskal, mengingat defisit APBN masih aman di bawah 3 persen.
Menciptakan Nilai Publik dan Dampak Ekonomi Berkelanjutan
Dalam kerangka public value governance yang dikemukakan oleh Stoker (2019), pemerintah memiliki peran lebih dari sekadar menjaga efisiensi pasar; pemerintah juga harus menciptakan nilai publik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang telah sukses diterapkan di berbagai negara.
Di Indonesia, MBG tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan gizi anak, tetapi juga menciptakan co-benefits ekonomi yang signifikan. Program ini diperkirakan dapat membuka 1,6 juta pekerjaan formal di sektor dapur, 3 juta di rantai pasok, serta menciptakan pasar baru bagi 40 juta pekerja pertanian. Ini merupakan contoh nyata dari policy integration yang menghubungkan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Desain kebijakan yang baik memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil yang optimal. Membatalkan program di tengah jalan justru berisiko menghilangkan potensi dampak jangka panjang yang telah diinvestasikan. Program seperti MBG dan Sekolah Rakyat bukan sekadar bantuan sosial, melainkan fondasi strategis untuk membangun ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berketahanan.
Keberlanjutan program menjadi krusial. Rancangan kebijakan yang baik harus dijalankan cukup lama agar memberikan hasil terukur. Program-program sosial yang dijalankan Pemerintahan Prabowo saat ini telah memenuhi tiga elemen penting: selaras dengan policy mandate (legitimasi politik), policy design (dirancang berdasarkan bukti), dan policy outcome yang diharapkan adalah peningkatan kualitas SDM serta penciptaan lapangan kerja formal.
Sumber: AntaraNews