Besok PPP Gelar Mukernas, Suharso Monoarfa akan Dikukuhkan jadi Plt Ketum

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 20 hingga 21 Maret 2019 di Hotel Seruni Bogor. Mukernas itu diadakan untuk mengukuhkan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.

2019-03-19 16:11:29

Ketum PPP Ditangkap KPK

"Jadi Mukernas besok itu, tahapan lanjut dari rapat harian kemarin. Jadi rangkaiannya kan karena Mas Rommy sebagai Ketum saat itu terkena kasus OTT dari KPK maka harus segera ada rapat harian," kata Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Dalam rapat harian itu memang DPP PPP memutuskan Romahurmuziy tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum karena terkena kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini posisi Ketua sementara diduduki oleh Suharso.

"Yang kedua di rapat harian tersebut kita sudah memutuskan menunjuk Pak Suharso Monoarfa sebagai Plt," ungkap Arwani.

"Keputusan rapat harian di DPP itulah yang nantinya akan dikukuhkan di mukernas. Itu rangkaiannya seperti itu," sambungnya.

Rapat itu, tambah Arwani akan dihadiri oleh seluruh pengurus DPP, para majelis, dan pengurus DPW. Dia menegaskan hasil rapat harian juga sudah disetujui para petinggi partai termasuk Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

"Semua peserta rapat harian DPP termasuk para waketum bersama dengan para ketua majelis itu menyepakati keputusan itu, misalnya ada yang masih mempertanyakan saya kira kita harus menghargai, dan bisa saja nanti disampaikan dan kita diskusikan kita musyawarahkan," ucapnya.

Tambahnya pendapat Majelis Syariah termasuk Mbah Moen terkait posisi Ketua Umum perlu diperhatikan. Karena itu PPP mengambil keputusan itu.

"Saya sebagai politisi yang berlatar belakang santri tentu melihat bahwa fatwa yang disampaikan oleh Mbah Maimun itu penting ya," ujarnya.

Anggota DPR ini juga tak mau ambil pusing dengan anggota yang masih mengkritisi penunjukan Suharso karena dianggap tak sesuai AD/ART. Dia menyarankan semua masalah perbedaan pendapat itu diselesaikan secara musyawarah dalam Mukernas.

"Misalnya ada yang masih mempertanyakan saya kira kita harus menghargai, dan bisa saja nanti disampaikan dan kita diskusikan kita musyawarahkan," ucapnya.

(mdk/bal)