Besok, Jokowi tandatangani prasasti 7 proyek bangunan di DPR

Prasasti tersebut diletakkan di depan museum yang menjadi salah satu dari 7 proyek bangunan di DPR.

2015-08-13 19:47:45

Jokowi

Besok, Presiden Joko Widodo direncanakan akan meresmikan pembangunan 7 proyek bangunan di DPR. Peresmian tersebut dimulai dengan menandatangani sebuah prasasti yang bertuliskan Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen. Dalam prasasti tersebut, Jokowi akan membubuhkan tanda tangannya bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto.

Penandatanganan prasasti akan dilakukan usai sidang paripurna pembukaan masa sidang I DPR tahun 2015-2016. Sebelum pembukaan masa sidang, pagi harinya Jokowi terlebih dahulu akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR, DPD dan MPR. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2016 beserta nota keuangan.

Pantauan merdeka.com, Kamis (13/8), prasasti tersebut diletakkan di depan museum yang menjadi salah satu dari 7 proyek bangunan di DPR. Museum yang berisi tentang dokumen-dokumen perjalanan DPR dari masa ke masa itu akan turut pula dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan pejabat negara lainnya.

Berikut ketujuh proyek bangunan di DPR tersebut:

Pertama, alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.

Kedua, membangun museum dan perpustakaan. Pembangunan museum akan menggunakan gedung bundar, yang sekaligus menjadikan gedung sebagai cagar budaya.

Ketiga, membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR sehingga mempermudah tamu dan publik untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada di DPR.

Keempat, membangun visitor center yang akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, berwisata serta urusan lainnya dan harus berada di basement dalam area yang tertutup.

Kelima, pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan UU, pusat kajian APBN, pusat kajian akuntabilitas keuangan negara dan pusat penelitian.

Keenam, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar. Pembangunan ruang tersebut berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung.

Ketujuh, integrasi kawasan, yaitu mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di Ibu Kota negara.

(mdk/efd)