Berpengalaman di Pemerintahan, Jokowi Diklaim Tak Perlu Bocoran Debat

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengatakan Jokowi- Ma'ruf tidak perlu menggunakan kisi-kisi saat debat pada 17 Januari nanti. Sebab Moeldoko menilai, Jokowi memiliki pengalaman memimpin pemerintahan.

2019-01-07 18:51:52

Jokowi-Ma'ruf Amin

"Siap (tanpa kisi-kisi), pelaku. Bedanya begini ya, bedanya antara calon 1 dan 2, kalau calon 1 itu telah dan akan, kalo nomor 2 baru akan, baru mimpi-mimpi, itu permasalahannya," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Dia juga menjelaskan keputusan KPU memberikan bocoran pertanyaan debat sebenarnya memudahkan kubu Prabowo-Sandi. Tidak hanya itu, menurut dia, kisi-kisi tersebut hanya untuk moderator agar dalam debat berjalan dengan koordinasi dari pihak KPU dan tidak melenceng.

"Harusnya iya, kali. Beliau sebagai aktor," kata Moeldoko.

Eks Panglima TNI ini juga tak setuju dengan tantangan kubu Prabowo-Sandi meminta Jokowi-Ma'ruf tidak membuka catatan saat debat.

"Mana bisa dalam sebuah debat yang dibatasi waktu buka catatan, enggak logis. Tapi kita juga menurut saya dinamika saja," ungkap Moeldoko.

Moeldoko melanjutkan pengalaman Jokowi selama 5 tahun sebagai Presiden dan dapat menjelaskan langkah apa yang selanjutnya dilakukan. Dia pun yakin Jokowi bisa menjelaskan semua materi debat dari KPU.

"Sehingga ada emosi dari pekerjaan yang telah dijalaninya itu," ungkap Moeldoko.

Meski KPU membatalkan kegiatan sosialisasi visi-misi capres-cawapres pada 9 Januari 2019, pihaknya yakin Jokowi tidak takut pada debat nanti. "Enggak, jelas lebih siap," kata Moeldoko.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat kandidat perdana Pilpres 2019 pada Kamis 17 Januari. Sepekan sebelum debat berlangsung, KPU akan memberikan kisi-kisi soal yang akan ditanyakan kepada para pasangan calon.

Anggota KPU RI Pramono U Tanthowi mengatakan, pemberian kisi-kisi soal itu merupakan kesepakatan antara KPU dengan kedua Tim Sukses Pasangan Capres-Cawapres. "Alasannya adalah untuk mengembalikan debat ke-khittahnya, yakni sebagai salah satu metode kampanye yang diatur oleh undang-undang," kata dia, Minggu (6/1).

(mdk/ray)