PKS: Bukan Urusan KPU Jaga Martabat Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi
Merdeka.com - KPU ingin menjaga martabat para calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Oleh sebab itu, lembaga penyelenggara pemilu itu memutuskan untuk membocorkan atau memberikan kisi-kisi dalam debat capres pada 17 Januari nanti.
Alasan KPU ini dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Menurut dia, KPU mestinya memaksa calon untuk tampil dengan semua kemampuan.
"KPU punya tugas justru memaksa paslon tampil dengan semua kapasitas dan integritasnya agar publik tahu mana yang berkualitas dan mana yang tidak," kata Mardani saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/1).
Ketua DPP PKS ini heran dengan alasan KPU ingin menjaga martabat Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, itu bukan tupoksi dari KPU.
"Bukan masalah menjaga marwah. Martabat paslon bukan urusan KPU," kata Mardani.
Diberitakan sebelumnya, KPU RI memutuskan memberikan bocoran pertanyaan kepada capres-cawapres sebelum debat perdana (17/1) mendatang. Ketua KPU RI Arief Budiman menilai pemberian bocoran ini bertujuan untuk menjaga martabat kandidat.
Menurutnya, bocoran pertanyaan dan metode debat sudah disepakati dan disampaikan kepada masing-masing paslon. Pertanyaan debat diberitahukan kepada paslon untuk menjaga martabat dan tidak saling menjatuhkan.
"Kita harus menjaga martabat dua paslon dan kita tidak ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang justru saling menjatuhkan," ungkap Arief usai melantik komisioner KPUD se-Sumsel di Palembang, Senin (7/1).
Menurut dia, kebijakan itu diambil dari pengalaman debat capres sebelumnya yang pertanyaannya cenderung detail dan terkesan memojokkan paslon lain. Oleh karena itu, pihaknya tak ingin ada pertanyaan lain kecuali yang disiapkan KPU.
"(Debat) ini bukan seperti ulangan. Ini yang diminta adalah bukan sekedar menjawab satu tambah satu sama dengan dua, bukan begitu. Tapi logika untuk merangkai, menjelaskan sebetulnya Indonesia ke depan untuk masalah hukum, korupsi, terorisme, HAM bagaimana," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaMenurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaKPU RI telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi nasional Pilpres 2024 dan menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenangnya.
Baca SelengkapnyaKPU menambah durasi untuk segmen terakhir debat kelima Pilpres 2024, dari awalnya dua menit menjadi empat menit.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar format debat yang dibuat KPU ini diubah karena dinilai menjadi ajang saling menyerang personal.
Baca SelengkapnyaDebat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.
Baca SelengkapnyaTerkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca Selengkapnya