Bela Ngabalin, kubu Jokowi minta Ombudsman lebih cermat

Ombudsman Republik Indonesia, melalui anggotanya, Laode Ida, menegur Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin. Namun, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf meminta lembaga itu harus cermat terlebih dahulu.

2018-08-31 23:35:37

Jokowi-Ma&#039;ruf Amin

"Ya kalau kita lihat, Ombudsman harus cermat ya. Ketika ada pihak-pihak yang nyata-nyata membuat sebuah gerakan di dalam konteks demokrasi kita itu tidak pas, di dalam aturan main, di dalam membangun keadaban publik, itu tugas Pak Ngabalin bertindak seperti itu. Karena sesuatunya itu muncul apa yang diucapkan," ucap Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (31/8).

Dia pun kembali mencontohkan bagaimana yang terjadi di Suriah. Yang dipandangnya tak jauh berbeda dengan skenario gerakan yang dikritik Ngabalin, yang membuatnya dianggap Ombudsman membela Jokowi.

"Kita lihat apa yang terjadi di Suriah, itu dimulai dengan skenario yang tidak jauh berbeda. Kemudian membenturkan antara pemerintah yang sah dengan mereka yang dibiarkan oleh penegak hukum," tutur Hasto.

Dia mengingatkan, dalam ajang kontestasi Pemilu 2019 ini, semua pihak harus menjaga keadabannya. Melakukan hal-hal yang sesuai aturan main.

"Boleh mendukung si A menang menjadi Presiden, si B menang jadi Presiden. Tetapi dalam konteks itu, aspek-aspek etika, tanggungjawab, dan juga membangun hal yang positif di mata rakyat, itu juga menjadi tanggungjawab bagi seluruh tim kampanye," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kepala Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin sebaiknya cuti dari jabatannya apabila mendukung pasangan calon Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Laode menilai, Ngabalin adalah penyelenggara negara dan ditakutkan akan membuat maladministrasi pelayanan publik. Apalagi Ngabalin kerap menunjukkan keberpihakan pada satu pasangan calon Presiden-Wakil Presiden saja. Penyelenggara negara sebagai pelayan publik dinilai haruslah netral. Bukan hanya Ngabalin, dia pun meminta semua penyelenggara negara yang mendukung paslon lain selain Jokowi yakni yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun diminta untuk mengajukan cuti.

"Secara khusus, pak Ngabalin sudah jadi Komisaris kemudian dia dapat KSP. Itu tak boleh dia tampil secara frontal menunjukkan keberpihakannya pada satu pasangan calon Presiden," ujar La Ode Ida di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/8).

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com

(mdk/bal)