Debat sengit Ngabalin versus Fadli Zon bikin Neno Warisman keluar studio TV

Merdeka.com - Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin kembali dipertemukan dengan Wakil Ketua DPR RI Fadhli Zon di sebuah acara televisi. Dalam acara tersebut keduanya berapi-api membahas mengenai gerakan #2019GantiPresiden.

Beberapa waktu lalu, deklarasi #2019GantiPresiden memang sempat memicu polemik. Salah satunya yang diinisiasi Neno Warisman. Deklarasi batal digelar lantaran tak disetujui oleh kepolisian.

Hal itu memicu perdebatan panas antara Ngabalin dan Fadli Zon. Saling tunjuk dan emosi terjadi dalam debat itu, sehingga Neno Warisman yang juga menjadi pengisi acara tersebut sampai keluar studio. Neno tak kuasa mendengar perdebatan sengit antara Ngabalin dan Fadli Zon.

"Kekerasan tidak menyelesaikan masalah, bangsa ini sudah terlalu banyak melakukan kekerasan. Saya lebih senang bicara yang teratur, jernih," katanya. Berikut petikan debat sengit Ngabalin vs Fadhli Zon:

Gerakan #2019GantiPresiden dinilai peradaban moral rendah

Gerakan #2019GantiPresiden membuat kuping Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin panas. Dia mengatakan gerakan tersebut mempunyai nilai peradaban moral terendah dalam sebuah proses demokrasi.

"Kenapa rendah? Karena kalau mengemas dengan tabligh akbar, pengajian, silaturahmi tapi intinya menyebarkan kebencian kepada masyarakat, itu moral apa? Sementara kita punya pengetahuan yang bagus. Kita tokoh yang dikenal tapi kita menggunakan diksi yang mencedari orang lain," kata Ngabalin dalam acara Dua Sisi di TvOne, Rabu (29/8) malam.

Oleh karena itu, Ngabalin menyebut gerakan itu sebagai tindakan makar. Namun menurut Ngabalin orang-orang yang menggerakkan #2019GantiPresiden tak terima dengan pernyataannya.

"Rakyat Indonesia tahu #2019GantiPresiden produk siapa, pikiran siapa, itu gerakan siapa, itu kan dibikin Mardani Ali Sera, Fadlhi Zon. Biarlah Anda membikin diksi dan narasi apa, masyarakat bisa nilai. Orang boleh berkuasa, tapi enggak boleh kebelet jangan terasa memaksaan keadaan. Ketika Anda menggunakan narasi dan diksi kemudian menggunakan #2019GantiPresiden kemudian saya menyebut makar, kok kaya seperti kebakaran jenggot, lucu kaya tidak siap menghadapi sebuah perdebatan," ucapnya kepada Fadli Zon.

Persekusi tindakan biadab

Mendengar pernyataan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden beradab rendah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tak terima. Menurutnya penilaian Ngabalin itu terbalik, malah tindakan persekusi dialami Neno Warisman itulah yang beradab rendah. Bahkan bukan cuma rendah, tindakan itu biadab.

"Yang melakukan perseksui itulah yang berperadaban rendah bahkan bukan hanya berperadaban rendah itu biadab, itu melanggar konstitusi jelas hak berpendapat itu tertulis, bahkan Undang-Undang menjamin demikian," kata Fadli menimpali Ngabalin dalam acara Dua Sisi di TvOne, Rabu (29/8) malam.

Gerakan #2019GantiPresiden buat kekacauan

Rencana deklarasi #2019GantiPresiden yang diinisiasi Neno Warisman di Pekanbaru tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat. Rencana itu menimbulkan pro kontra sehingga demonstrasi terjadi. Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin dengan lantang mengatakan gerakan #2019GantiPresiden di Pekanbaru hanya membuat kekacauan. Karena menghambat kegiatan masyarakat setempat.

"Anda datang membuat kekacauan membuat orang terhambat dengan aktivitas keseharian, Anda membawa dengan massa yang begitu besar, orang jadi terganggu. (Dilarang deklarasi oleh polisi) Perintah UU kepada Polri, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mereka tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 15," kata Ngabalin dalam acara Dua Sisi di TvOne, Rabu (29/8) malam.

Tuduhan makar ngawur

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi pernyataan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai tindakan makar. Fadli menilai tuduhan makar yang dialamatkan kepada orang-orang yang melakukan gerakan #2019GantiPresiden adalah ngawur. Sebab gerakan tersebut sebagai bentuk hak berpendapat.

"Kalau ada tuduhan makar itu lebih ngawur lagi, tidak ngerti hukum sodara Ali ini. Makar itu kata pengganti dari anslah, anslah itu satu perbuatan yang harus dengan kekerasan. Ketika orang berbicara apalagi #2019GantiPresiden ketika tidak berbicara nama, dan 2019 memang waktunya melakukan pergantian presiden itu adalah hak konstitusional, bahkan KPU, Bawaslu mengatakan itu juga bukan kampanye," katanya dalam acara Dua Sisi di TvOne, Rabu (29/8) malam.