Bawaslu Ungkap 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang Pemilu 2019

Komisioner Bawaslu Muhammad Affifudin menjelaskan, patroli dilakukan demi mencegah terjadinya politik uang. Hal ini juga diharapkan mampu memunculkan psikologi para pihak untuk takut memberi dan menerima uang atau barang dengan tujuan memilih calon tertentu di Pemilu serentak 2019.

2019-04-16 16:23:29

Politik Uang

Bawaslu melakukan patroli pencegahan politik uang di masa tenang. Patroli dilakukan sejak Sabtu 13 April hingga 16 April malam nanti. Sedikitnya, Bawaslu berhasil melakukan pengungkapan kasus politik uang sebanyak 25 peristiwa.

"Sampai hari ini sejak hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kita masih ada srmalam lagi, pengawas pemilu sudah atau telah menangkap sebanyak 25 kasus politik uang," jelas Afiffudin di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4).

Afif melanjutkan, pengungkapan 25 kasus tersebut terjadi di 13 provinsi. Bawaslu mulai tingkat kabupaten dan kota melakukan patroli pencegahan politik uang.

"Provinsi dengan tangkapan terbanyak terjadi di Jabar dan Sumut dengan kasus sebanyak lima kasus.

Afif mendalami, ada 22 kasus yang diungkap oleh pengawas TPS dan pengawas pemilu. Sementara tiga kasus lainnya berkat informasi dari polisi.

"3 kasus informasi dari polisi adalah tangkap tangan di Karo, Purworejo dan Papua. Selebihnya 22 dilakukan, ditangkap oleh jajaran pengawas pemilu," tutur dia lagi.

Dari 22 kasus tersebut, beragam barang bukti berhasil diamankan oleh petugas patroli. Mulai dari uang, sembako sampai deterjen. Barang bukti dengan jumlah uang terbanyak terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Dengan jumlah 190 juta lokasi praktik politik uang di rumah penduduk dan tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan," tegas Afif.

Afif mengatakan, para pelaku politik uang terancam pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 48 juta sesuai dengan Pasal 523 UU Pemilu.

(mdk/rnd)