Bawaslu sebut tren politik uang berkurang di Pilkada Serentak 2018

Melihat hal ini, menurutnya bisa mengindikasikan bahwa di masa tenang nanti akan pula berkurang.

2018-06-10 19:14:33

Politik Uang

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan tren politik uang yang ditemukan selama kampanye Pilkada Serentak 2018 berkurang dibandingkan dengan Pilkada Serentak lalu. Melihat hal ini, menurutnya bisa mengindikasikan bahwa di masa tenang nanti akan pula berkurang.

"Kami secara maksimal melakukan pencegahan. Kalau dilihat trennya sekarang yang pidana money politic sedikit mudah-mudahan ini mengindikasikan di rawan masa tenang tidak ada kegiatan money politic yang masif," ujar Abhan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (10/6).

Abhan mengaku telah menginstruksikan kepada jajaran dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memetakan masalah di tempat pemungutan suara. Serta antisipasi terhadap masa tenang yang jatuh pada 24 Juni sampai hari pencoblosan tanggal 27 Juni.

"Ini jajaran kami melakukan pengawasan secara ketat masa tenang itu karena potensi pelanggaran terjadi di masa tenang mungkin juga apa yang dilakukan publik politik uang intimidasi kelompok atau masih ada kegiatan kampanye. Dalam UU menyebutkan dalam masa tenang maka tidak ada kegiatan apapun bagian dari kampanye," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengajak masyarakat juga ikut aktif dalam melaporkan pelanggaran Pilkada. Dia mengingatkan kepada anggota KPU dan Bawaslu untuk netral agar tidak terjadi konflik.

"Kami mengajak masyarakat Jabar dan Jatim untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi proses dan melaporkan kecurangan dan pelanggaran. Betul-betul mengimbau KPU dan Bawaslu untuk menjaga integritas dan netralitas serta profesionalisme jajarannya jangan sampai kemudian, terjadi distorsi informasi terkait aturan permainan yang bisa memicu konflik," ujarnya.

Titi juga mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu untuk memastikan hak pemilih terpenuhi. "Sekali lagi penekanan soal hak pilih, soal penggunaan hak pilih, terkait syarat c6 dan KTP kalau tidak terinformasi dengan baik, maka bisa memunculkan kekisruhan harus memastikan tidak ada intimidasi dan tekanan terhadap pemilih," lanjutnya.

(mdk/rzk)