Bawaslu: Jangan ada lembaga survei yang integritasnya dipertanyakan

Bawaslu: Jangan ada lembaga survei yang integritasnya dipertanyakan. Bawaslu mengakui ada keterbatasan dalam mengawasi lembaga survei. Sebab Bawaslu tidak dapat mengawasi secara langsung setiap hasil riset yang mereka sampaikan kepada publik.

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengakui ada keterbatasan dalam mengawasi lembaga survei. Sebab pihaknya tidak dapat mengawasi secara langsung setiap hasil riset yang mereka sampaikan kepada publik.

Nasrullah mengatakan,‎ lembaga survei harus memiliki integritas dan objektif dalam menyampaikan hasil survei.

"Lembaga survei sebagian bentuk partisipasi masyarakat jadi jangan ada lembaga survei yang integritasnya dipertanyakan," katanya dalam satu diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (8/10).

Dia mengharapkan, semua lembaga survei lebih menekankan pada penyajian informasi yang bernilai dari sekadar tingkat elektabilitas paslon. Seperti informasi transparansi penyelenggaraan, pengawasan, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada.

Apalagi beberapa lembaga survei terkesan terburu-buru merilis hasil survei padahal belum ada penetapan calon oleh KPU DKI Jakarta. Nasrullah juga meminta lembaga survei mengedepankan kode etik.

"Paslon yang diverifikasi apakah menjadi peserta? Belum tentu, maka jangan buru-buru. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengedepankan etik. Harus lebih sejuk menyampaikan kepada masyarakat, yang damai," terangnya.

Nasrullah berjanji akan mendorong asosiasi lembaga survei untuk menjatuhkan sanksi dan melakukan audit kepada hasil lembaga survei. Dia ingin, polemik lembaga survei pada Pilpres 2014 tidak terulang lagi.

"Ada hasil lembaga survei di pilpres lalu jangan sampai muncul lagi. Lembaga asosiasi bisa mencabut lembaga survei," tutupnya.(mdk/hhw)