Bawaslu: Ada laporan politik uang di Sulsel, Lampung dan Jatim
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pada Pilkada Serentak 2018 ini masih marak kasus politik uang (money politics). Kata dia, Bawaslu menerima 40 pelaporan kasus money politics di pelaksanaan Pilkada 2018.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pada Pilkada Serentak 2018 ini masih marak kasus politik uang (money politics). Kata dia, Bawaslu menerima 40 pelaporan kasus money politics di pelaksanaan Pilkada 2018.
"Dari seluruh Indonesia, kami dapat laporan 40 laporan money politics yang kami tindak lanjuti 37," kata Fritz Edward Siregar dalam sebuah diskusi bertajuk 'Pilkada, Kotak Kosong dan Pilpres' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).
Menurut Fritz, pelaporan kasus terbanyak terjadi wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Kemudian disusul oleh wilayah Lampung.
"Yang terbanyak Sulsel delapan kasus, Lampung tujuh kasus, Jatim ada," ungkapnya.
Tambah Firtz, jenis pelanggaran lain yang terjadi adalah pelanggaran administrasi seperti mekanisme pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pelanggaran tersebut mencapai 1700 kasus.
"Misal tidak dibuka dari pukul 07.00, tidak memberi arahan, ada KPPS mengarahkan salah satu paslon, DPT tidak ditarik di depan TPS, ada masalah logistik. Kami menemukan sampai Kamis sore 1700-an pelanggaran," ucapnya.
Baca juga:
Kasus politik uang Pilkada Temanggung dilimpahkan ke polisi
12 Kasus politik uang di Pilbup Banyumas diusut Panwaslu, 2 pelaku kabur
Bawaslu Jateng: Di Temanggung dan Banyumas, pemilih rata-rata diberi Rp 20 ribu
Bawaslu sebut temukan 35 kasus dugaan politik uang di Pilkada Serentak 2018
Anggota Bawaslu sebut di Sumut dan Lampung masih terjadi politik uang
Praktik politik uang terdeteksi jelang pencoblosan di Banyumas