Anggota Bawaslu sebut di Sumut dan Lampung masih terjadi politik uang

Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan, dalam pilkada serentak tahun ini persoalan politik uang masih kerap terjadi. Dia menyebutkan, Sumatera Utara dan Lampung menjadi contoh daerah yang masih ada praktik politik uang. Bawaslu pun meminta panwas setempat untuk lebih ketat dalam melawan politik uang.

"Ini banyak kejadian, di Sumut politik uang, lampung politik uang, sembako dimana-mana, ini kita lagi minta panwas agar lebih awas terhadap politik uang," ungkap Bagja, di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/6).

Namun menurut dia, persoalan ini telah masuk dan mulai dibahas ke dalam sentra penegakkan hukum terpadu atau sentra gakkumdu.

"Sudah diberkas dan sudah masuk ke Sentra Gakkumdu lagi pembahasan pertama. Kalau ada politik uang itu kita tindak lanjuti. Yang masalah itu adalah pembagian sembako dan uang," kata dia.

Bagja menjelaskan, praktik politik uang biasanya terjadi pada akhir masa tenang sebelum pemungutan suara. Untuk dikategorikan ke dalam politik uang pun, kata dia, diharuskan adanya ajakan tertulis maupun lisan untuk memilih.

Namun dia mengaku, Bawaslu belum mengantongi semua data terkait politik uang. Sejauh ini, kata Bagja, hanya ada 9 perkara politik uang yang diproses. Ini terjadi karena ada yang tidak memenuhi unsur dan ada juga yang dihentikan.

"Belum masuk semua (datanya). 9 perkara yang sudah masuk di pengadilan. Kalau naik juga nanti dibilang senang kejadian pidana banyak. Kan ngaco juga," imbuhnya.

Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com