Bantah klaim Ngabalin, UI tegaskan bebas dari politik praktis

Dalam surat resmi dengan nomor 537/ UN2.R2.4/HMI.04 Informatika/2018 dituliskan bahwa UI bebas dari segala bentuk politik praktis. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pada penjelasan Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi terbebas dari pengaruh politik praktis.

2018-08-06 18:04:00

Ali Mochtar Ngabalin

Kepala Kantor Humas dan KIP Universitas Indonesia (UI) Rifelly Dewi Astuti menegaskan, lembaganya bebas dari segala bentuk politik praktis. Hal itu menyusul ramainya ucapan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sedang bersama alumni UI dan mendukung Jokowi.

"UI adalah perguruan tinggi yang bebas dari segala bentuk politik praktis," katanya dalam keterangan resminya, Senin (6/8/).

Rifelly juga menjelaskan, Statuta UI menekankan bahwa dalam menjalankan misi utama Tridharma Perguruan Tinggi yang berasas kebenaran ilmiah dan kebhinekaan. "Statuta UI juga menekankan bahwa dalam menjalankan misi utama Tridharma Perguruan Tinggi yang berasas kebenaran ilmiah dan kebhinekaan, UI harus bebas dari pengaruh, tekanan dan kontaminasi apapun termasuk kekuatan politik," ungkapnya.

Masih menurut Rifelly, jika terdapat pihak-pihak yang menyebutkan bahwa UI mendukung partai atau tokoh politik tertentu maka hal tersebut bukanlah pernyataan dan bentuk dukungan resmi UI.

"UI mengingatkan dan mengimbau segenap civitas akademika dan warga UI termasuk para alumni UI untuk menyampaikan hak konstitusionalnya atas nama pribadi. Artinya tidak menggunakan nama besar institusi UI," tegasnya.

Dia juga mengingatkan dan mengimbau segenap civitas UI menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari segala unsur politik. "Sebagai individu berpendidikan, mari kita ciptakan lingkungan kampus yang bersih dari segala unsur politik dan mendukung pelaksanaan politik negeri yang bersih, jujur dan adil," pungkasnya.

(mdk/bal)