Anggota Komisi IV sebut niat Susi beli 6 pesawat intai program nekat

Mahfudz nilai lebih baik pantau kapal pencuri ikan melalui sewa satelit saja.

2016-06-15 10:13:33

Susi Pudjiastuti

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengajukan permohonan pembelian 6 pesawat patroli laut dan satu kapal induk. Hal ini guna memantau para pencuri ikan yang melakukan aksinya di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

Namun niatan ini mendapat penolakan dari anggota Komisi IV DPR Mahfudz Siddiq. Menurut dia, lebih banyak ruginya ketimbang untung dari wacana pembelian enam pesawat tersebut.

Dia melihat, lebih baik untuk memantau kapal pencuri ikan dilakukan dengan cara menyewa teknologi satelit seperti yang dilakukan negara-negara lain. Melalui satelit, bisa dideteksi kapal mana yang tengah melakukan pencurian ikan.

"Untuk tugas surveillance pencurian ikan menggunakan pesawat saat ini, hal itu juga tidak efektif, karena sudah ada teknologi satelit yang bisa dimanfaatkan untuk memantau laut. Jadi kalau mau surveillance tidak perlu dengan pesawat yang biayanya tinggi. TNI saja yang sudah memiliki segalanya, pangkalan, pilot yang terlatih tidak sanggup melakukan tugas tersebut. Cost perawatannya tinggi sekali. Kalau tetap dipaksakan, patut dipertanyakan ada apa dengan niat Susi ini," kata Mahfudz di Jakarta, Rabu (15/6).

Selain itu, Mahfudz khawatir, jika program pengadaan pesawat pengintai tersebut direalisasikan, maka akan timbul lagi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti Badan Keamanan Laut atau Bakamlah yang memang memiliki tugas seperti halnya coast guard di negara-negara lainnya. Di sisi lain, Susi menganggarkan pembelian itu secara multi years, sementara belum ada aturan di Kemenkeu yang mengatur itu.

"Ini program nekat, karena Kemenkeu sampai sekarang tidak meloloskan program multi years seperti ini. Saya harap BPKP mau melakukan pre-audit dulu karena selain program ini multi years, juga ada potensi tumpang tindih dengan instansi lain yang sangat besar," jelas dia.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mulai mengajukan anggaran untuk kementeriannya di 2017 mendatang. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2017, Susi mengajukan anggaran sebesar Rp 10,76 triliun.

Pagu anggaran yang diajukan Susi ini terhitung turun dibanding APBN-P 2016 yang mencapai Rp 11,6 triliun. Dengan anggaran yang diajukan, Susi mengatakan akan fokus pada 10 program, dan yang paling besar akan dialokasikan untuk perikanan tangkap sebesar Rp 2,2 triliun.

"Pagu 2017 kita usulkan Rp 10,76 triliun untuk 10 program. Pagu ini lebih rendah Rp 415 miliar dari pagu sebelum APBN-P 2016 sebesar Rp 11,16 triliun," kata Susi dalam rapat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKAKL) 2017 di Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Tahun depan, Susi menargetkan penerimaan sektor perikanan mencapai 9,5 persen dari PDB, atau mampu menghasilkan 24 juta ton ikan per tahun dan mampu ekspor hingga hingga USD 7,62 miliar. Pihaknya juga menargetkan beberapa program prioritas yang disusun bersama jajarannya.

"Kita juga akan lakukan perluasan kawasan konservasi laut hingga 18,7 ha. Tingkat konsumsi ikan kita juga kita targetkan meningkat serta nilai tukar Rupiah di nelayan kita targetkan meningkat," tuturnya.

(mdk/rnd)