Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan adanya penambahan pengajuan anggaran pada pengawasan kelautan berupa pesawat intai yang disusun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengajuan tersebut dinilai menggambarkan perubahan kesejahteraan nelayan.

Ketua Komisi lV DPR RI Edi Prabowo menuding dengan adanya penghematan anggaran negara kebijakan Menteri Susi lebih condong pada modernisasi pembeliaan pesawat bukan pada dampak kesejahteraan nelayan.

"Apakah itu sesuatu yang urgent, apakah ini harus dilakukan dengan pembelian pesawat-pesawat pengintai bakal berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan. Ini yang perlu dilihat," ujar Edi di Komplek Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Pihaknya memberikan alternatif adanya kerja sama dengan segenap jajaran keamanan lainnya seperti TNI angkatan darat, laut dan udara. Sehingga, pembelian pesawat intai ini tidak terlalu darurat.

"Saya lihat kebijaksanaan ibu (Susi) melihat memodernisasi pengawasan ibu, anggaran belum berpihak, investasi besar kepada pengawasan laut, dibanding dengan nelayan larangan cantrang alat tangkap enggak boleh. Enggak lihat perbaikan buat kompensasi enggak boleh tegakan hukum buat alat tertentu alat nelayan susah. Saya bicara ini atas dasar masukan salah satunya Gubernur Jateng (Ganjar Pranowo)," pungkas Edi.