Anggota Komisi III sebut pemerintah tak transparan rekrut hakim MK

Anggota Komisi III sebut pemerintah tak transparan rekrut hakim MK. Anggota DPR Komisi III Syaiful menjelaskan, pemerintah harus sejak dini membahas cara merekrut Hakim Konstitusi. Sebab, sudah dua Hakim Konstitusi ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga menerima suap.

2017-01-28 13:08:00

Mahkamah Konstitusi

Anggota DPR Komisi III Syaiful menjelaskan, pemerintah harus sejak dini membahas cara merekrut Hakim Konstitusi. Sebab, sudah dua Hakim Konstitusi ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga menerima suap.

"MK harus membuka diri karena ini bukan tamparan pertama. Terlepas dari benar salahnya Patrialis, saya enggak ngomentarin perkara, tapi tamparan kedua ini mengingatkan kita untuk beracara yang baik demi cita-cita sebagai negara hukum?" ujarnya di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1).

Kata Syaiful, selama tiga lembaga yakni pemerintah, Mahkamah Agung (MA), dan DPR berdiri sendiri maka tak diungkit hal serupa bisa saja terjadi kembali. Dalam hal ini, ia mencontohkan negara Jepang dan Amerika dalam menjaring calon-calon Hakim Konstitusi secara terbuka dan transparan.

"(Jepang) Sejak dari mahasiswa PT merekomendasikan siapa yang bisa menjadi jaksa, siapa yang jadi hakim. Lalu negara mendepositokan uang sekian banyak agar tidak neko-neko lagi dalam proses keputusan perkara," katanya.

"Kita kalau nonton TV Amerika tentang rekrutmen hakim agung itu sangat terbuka, mempersilakan seluruh warga negara di dalam maupun luar negeri untuk memasukkan komplain tertulis kepada kongres terhadap calon. Sangat terbuka. Jadi calon hakim agung itu terbuka untuk dikritik dan dikomplain oleh setiap warga negara lebih jauh kalau korporasi-korporasi asing yang bekerja di Amerika itu terlibat tindak pidana, tindak yang merusak ekologi dan merampas hak-hak local tribal itu bisa dituntut di sana. Konstitusi mereka menjamin itu," bebernya.

Dengan terbuka dan juga transparan, lanjutnya, pemerintah akan lebih terpantau oleh masyarakat juga dalam mencari calon hakim. "Walaupun sekarang sudah empat kali amandemen bahwa amandemen inilah persoalan hulu yang mempengaruhi proses hukum kita," pungkasnya.

(mdk/tyo)