Amien Rais: 2019 ganti presiden sudah tidak mungkin dibendung lagi

Amien Rais: 2019 ganti presiden sudah tidak mungkin dibendung lagi. Pertarungan keduanya, kata Amien akan menarik selama memenuhi tiga hal, pertama dan kedua tidak bermain politik dan tidak menyalahgunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2018-04-26 17:14:20

Amien Rais

Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan 2019 memang sudah harus ganti presiden. Menurutnya, hasrat ganti Presiden di 2019 sudah tidak bisa dibendung lagi.

"Kami yakin memang harus 2019 ganti presiden itu sudah unstoppable tidak mungkin dibendung lagi. Nah jadi ini menarik ya," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).

Amien memprediksi akan ada re-match antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertarungan keduanya, kata Amien akan menarik selama memenuhi tiga hal, pertama dan kedua tidak bermain politik dan tidak menyalahgunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Alangkah sedihnya kalau rakyat disogok ya sampai menangkan salah satu calon hanya karena uang ya. Ini betul-betul ya. jadi kalau di Amerika demokrasi dikatakan jadi dolarokrasi, di sini sudah jadi rupiah tokrasi ini enggak boleh ya itu aib," ungkapnya.

"Dan yang kedua, jangan sampai KPK itu jadiObstruction of Justice ya. Karena digunakan oleh kekuatan politik untuk membidik lawan-lawan politik dicari-cari kesalahannya ini juga aib bin tidak masuk akal," ucapnya.

Kemudian, ketiga tidak selalu menggunakan kekuatan asing. "Ketiga jangan sampai menggunakan kekuatan asing. Kalau tiga-tiganya dipenuhi yang menang juga gembira dan kalah juga menerima," tandasnya.

Diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencetuskan gerakan #2019GantiPresiden sebagai bentuk perlawanan atas gerakan dukungan 'Dua Periode' oleh pihak pendukung Joko Widodo. Politisi PKS Mardani Ali Sera, sebagai penggagas, mengatakan gerakan ini sah secara konstitusional.

"Gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir yaitu 'Dua Periode' untuk Pak Jokowi. Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional," kata Mardani.

(mdk/eko)