Akom sebut teguran JK buat Menteri Susi jadi momentum reshuffle

"Kabinet kan harus kompak, dan para menteri harus tentu tunduk dan patuh pada presiden dan wapres," kata Akom.

2016-04-01 13:50:51

Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menilai, surat teguran Wapres Jusuf Kalla (JK) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jadi bahan diskusi Presiden Jokowi dan JK untuk membahas reshuffle kabinet kerja.

Menurut dia, sebagai menteri, Susi seharusnya tunduk dan patuh kepada Jokowi-JK mengingat selama ini ia sering diingatkan terkait kebijakannya membakar kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Kabinet kan harus kompak, dan para menteri harus tentu tunduk dan patuh pada presiden dan wapres. Mereka kan para pembantunya. Itu selesaikan dalam rapat terbatas atau kabinet. Saya kira momentum reshuffle Pak Jokowi dalam hal itu," kata Akom di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4).

Dia mengatakan, reshuffle penting dilakukan agar tidak terjadi beda pendapat atas setiap kebijakan di dalam kabinet kerja.

"Kalau kompak kan senang, apalagi saling bahu membahu dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam ngurus negeri ini, dalam simfoni yang enak. Intinya buat saya yang penting enak," pungkas dia.

Diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan surat teguran dengan nomor B02/Wapres/03/2016 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti usai kunjungan kerjanya ke Maluku dan Sulawesi Utara pada 16-18 Maret 2016.

Surat tersebut berisi teguran akibat temuan di lapangan adanya pengangguran pekerja kapal, minimnya pasokan ikan di tempat-tempat penyimpanan dan pengolahan ikan atau unit pengolahan ikan (UPI) karena kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment. Wapres JK meminta Menteri Susi mengkaji ulang dan melakukan sinergi terhadap penerapan kebijakan tersebut.

(mdk/rnd)