Akbar: Golkar harus siap di luar kekuasaan

"Karena kekuasaan itu punya kecenderungan untuk abuse of power untuk disalahgunakan sehingga harus ada yang ngimbangi."

2014-07-29 02:02:00

Meski sejak berdirinya tidak pernah berada di luar pemerintahan, Partai Golkar kini harus mempersiapkan diri untuk itu. Hal ini dinilai penting untuk fungsi kontrol kekuasaan.

"Sejak 2004 lalu saya sudah mengatakan bahwa Golkar harus siap berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Walaupun Golkar telah berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi dalam demokrasi reformasi di mana Golkar mempunyai paradigma baru, Golkar harus siap di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi checks and balances," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung .

Hal itu disampaikan Akbar usai menemani Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menerima Prabowo Subianto di rumahnya Jl Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/7).

Akbar mengatakan, siapa yang akan berkuasa pada pemerintahan ke depan tergantung dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta. Menurut Akbar, seandainya Prabowo-Hatta kalah, Golkar akan tetap menghormati koalisi permanen yang sudah dideklarasikan.

"Semuanya tunggu putusan dari MK kalau seandainya tadi ditolak, kami sebenarnya menghormati konstitusi, kami serahkan kepada MK untuk menilai. Terkait partai Golkar kami mempunyai mekanisme tersendiri. Secara individual ya silakan saja, secara organisasi sudah ditetapkan bahwa Golkar telah berkoalisi dan koalisi itu adalah koalisi permanen," kata Penasihat Prabowo-Hatta ini.

Menurut Akbar, koalisi permanen itu diartikan setidak tidaknya terjadi dalam lima tahun ke depan. Dia berpendapat, hal itu merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem politik dan demokrasi yakni dengan menghadirkan checks and balances.

"Jadi hal yang harus ada dalam pemerintahan itu adalah fungsi-fungsi seperti fungsi kontrol dan fungsi checks and balances terhadap kekuasaan yang ada, karena kekuasaan itu punya kecenderungan untuk abuse of power untuk disalahgunakan sehingga harus ada yang mengimbangi dan itu adalah hakikat demokrasi," ujar Akbar.

(mdk/ren)