Air mata warga demi lunasi utang janji Jokowi-Ahok

Air mata warga demi lunasi utang janji Jokowi-Ahok. Alih-alih membayar janji politik membebaskan Jakarta dari banjir, Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengaku terpaksa melakukan penggusuran. Dia yakin, salah satu cara membebaskan Jakarta dari banjir adalah menormalisasi kali yang rata-rata dibuat hunian oleh warga.

2016-09-29 06:36:00

Pilgub DKI

Ratusan warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan tak mampu berbuat banyak. Surat peringatan terakhir dari Pemprov DKI untuk mengosongkan rumah yang telah mereka huni puluhan tahun telah terbit.

Sejumlah alat berat pun telah tiba untuk meratakan tempatnya berlindung dan melepas lelah usai bekerja setiap hari. Tak heran, isak tangis mengiringi pembongkaran yang dilakukan ratusan personel Satpol PP dibantu kepolisian.

Alih-alih membayar janji politik membebaskan Jakarta dari banjir, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku terpaksa melakukan penggusuran. Dia yakin, salah satu cara membebaskan Jakarta dari banjir adalah menormalisasi kali yang rata-rata dibuat hunian oleh warga.

"Saya tidak ada pilihan. Bagi saya masyarakat Jakarta harus menilai, kalian dulu pilih saya jadi wakil gubernur sama Pak Jokowi kenapa? Karena kalian percaya saya bisa mengatasi banjir," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9).

Bahkan Ahok berani bertaruh untuk tidak lagi menjabat gubernur akibat penggusuran yang dilakukan jelang perhelatan Pilgub DKI 2017. Lagi-lagi, karena janji kampanye Jokowi-Ahok pada Pilgub 2012 lalu.

"Saya membuktikan waktu saya kampanye bilang, saya mau bebasin banjir, mau normalisasi sungai dan waduk. Lalu, warga tiba-tiba tidak pilih saya? Ya saya aneh juga. Kalau gitu, warga pilih saya sama Pak Jokowi dulu, karena apa? Dulu kan janji kami itu," tegas mantan Politikus Gerindra dan Golkar itu.

Bukan kali ini saja Pemprov DKI melakukan penggusuran. Di era kepemimpinan Ahok, sudah banyak warga yang tinggal di pinggiran kali digusur. Misalnya saja di Kampung Melayu dan Kampung Aquarium. Ahok merelokasi para korban gusuran yang memiliki KTP DKI ini pindah ke rumah susun sewa yang telah disediakan.

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi kebijakan Pemprov DKI yang kerap menggusur warga. Anies bahkan membandingkan cara penggusuran yang dilakukan saat era Gubernur Joko Widodo dan Ahok.

"Ketika era Pak Jokowi juga kan ada penggusuran, tapi dengan suasana yang berbeda karena itu kita ingin kembalikan (seperti dulu)," kata Anies di Jakarta, Rabu (28/9).

Anies menilai, dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah, harusnya tak hanya berpikir soal menegakkan aturan. Tetapi juga melihat dampak dari suatu kebijakan yang dijalankan. Sejauh mana kebermanfaatan aturan tersebut bagi masyarakat.

"Jadi saya ingin sampaikan jangan sampai ada penggusuran semata-mata untuk soal aturan. Karena banyak sekali di kita yang sesuai dengan aturan. Tapi belum tentu sesuai dengan manfaatnya," jelas Anies.

"Jadi pendekatannya harus berbeda, jangan pendekatan yang tidak meletakkan penduduk Jakarta sebagai faktor utama," tegasnya.

(mdk/rnd)