Wapres Ma'ruf: Penanganan Covid di Jabodetabek Tak Didasarkan Wilayah Administratif

Ma'ruf Amin juga menyampaikan, selain koordinasi yang baik, diperlukan juga penekanan penanganan secara terpadu dari hulu ke hilir. Sebab dia menilai, apabila penanganan di hulu dapat dilakukan dengan baik maka di hilir akan mengikuti.

2021-08-03 01:31:00

Wapres Maruf Amin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta kepada para gubernur khususnya di wilayah aglomerasi yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) agar melakukan koordinasi dalam mobilitas penduduk yang tidak dapat dihindarkan. Dia mengatakan, banyak masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah tersebut mencari nafkah di Jakarta, dan begitu juga sebaliknya.

“Penanganan Covid di wilayah Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata-mata. Penanganan Covid di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek baik secara program maupun data itu harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten,” katanya saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (2/8).

“Yang lebih penting juga ingin mendorong terwujudnya kerja sama yang baik antara Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dalam kaitan ini adalah penangan pandemi secara terpadu dari hulu ke hilir,” ungkapnya.

“Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T nya Testing, Tracing dan Treatment,” tambahnya.

Dia mengatakan, dengan ditemukannya varian-varian baru Covid-19 seperti varian Delta dan varian Kappa dimana kedua varian ini memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian awal yang terdeteksi. Oleh karena itu, penanganan dari hulu menjadi semakin penting untuk diterapkan.

“Kita harus terus waspada karena memperkuat upaya penanganan di hulu 3M 3T terus menerus ditingkatkan sehubungan dengan adanya kasus-kasus baru nanti harus diwaspadai, yaitu perilaku kasus baru yang terus berkembang, varian baru, Delta dan Kappa misalnya sekarang diketahui. Ini juga memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi, karena itu juga harus kita waspadai,” ungkapnya.

Kemudian Ma'ruf pun berpesan kepada Menteri Dalam Negeri serta seluruh jajaran pimpinan di wilayah aglomerasi Jabodetabek agar dapat melakukan koordinasi lebih lanjut tentang penanganan pandemi Covid-19 di wilayah ini. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi ego kewilayahan.

“Dan perlunya ada koordinasi nanti Menteri Dalam Negeri dan Satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam, kalau istilah Pak Jaksa Agung, ego kewilayahan. Sebab ini menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa,” tutupnya.

(mdk/fik)