Menko Luhut Minta Pemimpin Bidang Politik Tak Asal Komentar Soal PPKM Level 4
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan para politisi di Indonesia untuk tak berkomentar asal soal kebijakan pemerintah yang masih memperpanjang PPKM Level 4. Menurutnya, jika membutuhkan penjelasan detil, maka pemerintah sangat terbuka untuk menjelaskannya.
"Saya mohon pemimpin kita dalam bidang politik semua, tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas, kalau mau berkomentar silakan, kami sangat senang sekali untuk memberikan penjelasan-penjelasan secara detil kepada siapa pun," katanya saat jumpa pers perpanjangan PPKM Level 4 Jawa-Bali secara virtual, Senin (2/8).
Dia meluruskan, tidak ada kebijakan pandemi ditetapkan oleh satu orang dalam perpanjangan kebijakan PPKM level 4. Semua diputuskan melalui koordinasi terarah dari presiden dengan mempertimbangkan masukan semua unsur.
"Jangan pernah ada yang berpikir, karena dia ini bisa selesai, ini bukan karena satu orang tapi karena kita ramai-ramai dan kami senang, saya juga senang karena presiden memberikan arahan yang sangat jelas kepada kami sehingga kami bisa bekerja secara tuntas dan lugas," jelasnya.
Luhut juga meyakini, sampai saat ini tidak ada negara yang sudah bisa terbebas dari Covid-19 secara total. Berkaca pada Amerika Serikat, dia menambahkan, negara adidaya tersebut masih terus menerus mengganti-ganti kebijakannya saat angka konfirmasi positifnya kembali meledak.
"Menangani masalah ini betul-betul kompleks karena belum ada satu negara pun di dunia yang mereka imun terhadap varian delta ini, Amerika pun sudah meningkat pesat (kasus positifnya) dan mereka sudah mulai mengubah strateginya," tutupnya.
Sebagai informasi, pernyataan Luhut disampaikan usai Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 di Pulau Jawa - Bali. Jokowi meyakini, angka peningkatan kasus belum sampai tingkat keamanan untuk dilakukan relaksasi.PPKM Level 4 Jawa-Bali diputuskan diperpanjang mulai dari 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2021.
Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud dari kursi kabinet Presiden Jokowi dinilai sangat penting untuk Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaMerujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN menilai Prabowo-Gibran tidak dapat ditetapkan sebagai calon presiden-wakil presiden apabila gugatan sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK.
Baca Selengkapnya