Wantimpres dan Jokowi singgung kinerja menteri ekonomi

"Masukan yang bisa digunakan oleh presiden untuk memperbaiki kinerja ekonomi kita ke depan," kata Sri Adiningsih.

2015-07-06 12:34:11

Reshuffle kabinet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto di Istana Merdeka. Salah satu yang disoroti dan masukan ke presiden adalah soal ekonomi.

"Kita punya tugas menyampaikan pada presiden perkembangan ekonomi terakhir dan juga apa yang masukan yang bisa digunakan oleh presiden untuk memperbaiki kinerja ekonomi kita ke depan," kata Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih usai bertemu Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (6/7).

Sri mengakui memang ekonomi Indonesia lesu dan masih banyak yang perlu disempurnakan karena ada pengaruh ekonomi dunia. Ditambah lagi dengan masalah yang dihadapi negara Yunani karena ada persoalan ekonomi.

"Oleh karena itu lah pemerintah presiden juga perlu mendapatkan, ya kita berikan masukan bagaimana bisa meningkatkan kinerja ekonomi supaya target-target visi misi bisa tercapai," jelasnya.

Menurut Sri, pihaknya tidak secara khusus memberikan masukan untuk evaluasi mengenai kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi. Namun demikian, Sri menegaskan, sudah menjadi kewajiban dewan pertimbangan agar memberikan masukan agar pertumbuhan ekonomi Tanah Air semakin baik.

"Kita tidak secara khusus membahas kinerja menteri tapi kita memberikan pertimbangan dan nasehat terkait bagaimana memperbaiki kinerja ekonomi kita. Karena kan pertumbuhan ekonomi kita yang 4.7 persen ini kan jangan sampai berlanjut," jelas Sri.

"Kita harus mulai bangkit lagi dan juga stabilitas ekonomi kita harus terjaga dengan baik. Sehingga menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas keuangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun ekonomi agar bisa kompetitif nah itu adalah tentunya hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan kita mendiskusikan hal-hal tersebut. Yang tentu saja spesifiknya tidak boleh kita sampaikan kepada publik tapi kita menyampaikannya kepada presiden," tutupnya.

(mdk/did)