Walkot Bogor jelaskan awal proses dana kelurahan hingga dicairkan Jokowi

Walkot Bogor jelaskan awal proses dana kelurahan hingga dicairkan Jokowi. Pada pertemuan tersebut para wali kota menyampaikan beberapa hal seperti, kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, kewenangan pemeliharaan jalan, serta permohonan dana untuk kelurahan.

2018-10-22 10:44:43

Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengungkap asal muasal rencana Presiden Joko Widodo mengeluarkan dana kelurahan pada 2019. Menurut Politisi PAN itu rencana diungkap pada saat pertemuan presiden dengan wali kota di Istana Bogor pada Juli lalu.

"Tentunya momen itu kami gunakan untuk sampaikan beberapa hal yang jadi atensi bersama. Saat itu kebetulan saya bersama Wali Kota Jambi diminta teman teman Wali Kota untuk menjadi juru bicara sesi pertemuan pagi," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Senin (22/10).

Pada pertemuan tersebut para wali kota menyampaikan beberapa hal seperti, kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, kewenangan pemeliharaan jalan, serta permohonan dana untuk kelurahan.

"Kami para Wali Kota menyampaikan kepada Presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan, karena itu penting untuk kelola tren urbanisasi dengan baik. Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional," jelasnya.

"Presiden Jokowi spontan bilang 'Oh iya belum ada ya anggaran khusus untuk kelurahan?."

Lantas, para wali kota itu mengaku belum ada. Jokowi pun mengiyakan akan mengkaji dan koordinasi. Jokowi, menurut Bima, langsung mencatat permintaan itu di iPad. Presiden saat itu didampingi Mensesneg Pratikno.

"Bagi kami para wali kota, terlepas dari isu politik di tahun politik, anggaran untuk kelurahan tadi adalah kebijakan yang memang ditunggu dan kami sambut baik," kata Bima.

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu juga menekankan pelaksanaan dana kelurahan harus diiringi aspek perencanaan yang tepat. Supaya tepat sasaran dan pengawasan secara bersama agar semua tetap sesuai dengan aturan.

Jokowi mengungkap akan menggelontorkan dana kelurahan dan desa untuk mensejahterakan ekonomi. Hal itu disampaikan saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali.

"Untuk tahun depan akan ada anggaran kelurahan, saya banyak keluhan, 'Bapak ada dana desa, kok tidak ada dana kota,'. Sudah tahun depan dapat. Ini saya sampaikan mumpung saya ingat," ujarnya.

(mdk/eko)