Kubu Jokowi ungkap alasan mengapa dana kelurahan cair jelang Pilpres 2019
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mewacanakan pemerintah akan mencairkan dana kelurahan untuk tahun 2019. Program tersebut pun dipertanyakan lantaran baru muncul ketika masa kampanye Pilpres.
Influencer Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa dana kelurahan ini bagian dari program dana desa. Kenapa baru di 2019, dia menuturkan karena melihat 3 tahun kesuksesan program dana desa. Adapun besaran anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp 3 triliun.
"Kebijakan dana kelurahan merupakan bagian dari upaya pemerataan keadilan anggaran yang selama ini telah ditunjukkan melalui kebijakan dana desa semenjak diberlakukannya UU Desa sejak 2015," ujar politisi PDI Perjuangan itu di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (22/10).
Mekanisme penggunaan dana kelurahan juga akan mengikuti pemberlakuan dana desa. Tujuannya untuk mencapai visi pemerataan pembangunan. Budiman menilai, program dana desa itu telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan desa, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan perekonomian desa.
Salah satu yang telah berhasil adalah program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES) untuk menumbuhkan ekonomi pedesaan.
"Hingga tahun 2018 Bumdes ini telah mencapai sekitar 30 ribu unit, dan jumlah ini akan semakin berkembang dan maju untuk desa desa di Indonesia," jelas Budiman.
Karena itu, pembangunan desa yang telah berhasil menampilkan pembangunan kelurahan sedikit tertinggal. Budiman mengatakan sangat tepat jika pemerintah mengeluarkan dana kelurahan ini. Salah satunya untuk menjawab tantangan revolusi industri keempat.
"Untuk menghadapi kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 Indonesia perlu semakin memfasilitasi masyarakat menjadi lebih maju. Melalui pemberian dana Kelurahan, pemerintah menunjukkan inisiatif kinerja progresif yang pada akhirnya mensejahterakan dan menguatkan masyarakat untuk terus maju dan menghadapi tantangan global," jelas Anggota DPR Komisi VIII ini.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan ketersediaan pupuk untuk masa tanam Januari 2024 dalam kondisi aman.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya