Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Jokowi ungkap alasan mengapa dana kelurahan cair jelang Pilpres 2019

Kubu Jokowi ungkap alasan mengapa dana kelurahan cair jelang Pilpres 2019 Budiman Sujatmiko di acara Rembug Desa. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mewacanakan pemerintah akan mencairkan dana kelurahan untuk tahun 2019. Program tersebut pun dipertanyakan lantaran baru muncul ketika masa kampanye Pilpres.

Influencer Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa dana kelurahan ini bagian dari program dana desa. Kenapa baru di 2019, dia menuturkan karena melihat 3 tahun kesuksesan program dana desa. Adapun besaran anggaran yang akan dicairkan sebesar Rp 3 triliun.

"Kebijakan dana kelurahan merupakan bagian dari upaya pemerataan keadilan anggaran yang selama ini telah ditunjukkan melalui kebijakan dana desa semenjak diberlakukannya UU Desa sejak 2015," ujar politisi PDI Perjuangan itu di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

Mekanisme penggunaan dana kelurahan juga akan mengikuti pemberlakuan dana desa. Tujuannya untuk mencapai visi pemerataan pembangunan. Budiman menilai, program dana desa itu telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan desa, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan perekonomian desa.

Salah satu yang telah berhasil adalah program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES) untuk menumbuhkan ekonomi pedesaan.

"Hingga tahun 2018 Bumdes ini telah mencapai sekitar 30 ribu unit, dan jumlah ini akan semakin berkembang dan maju untuk desa desa di Indonesia," jelas Budiman.

Karena itu, pembangunan desa yang telah berhasil menampilkan pembangunan kelurahan sedikit tertinggal. Budiman mengatakan sangat tepat jika pemerintah mengeluarkan dana kelurahan ini. Salah satunya untuk menjawab tantangan revolusi industri keempat.

"Untuk menghadapi kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 Indonesia perlu semakin memfasilitasi masyarakat menjadi lebih maju. Melalui pemberian dana Kelurahan, pemerintah menunjukkan inisiatif kinerja progresif yang pada akhirnya mensejahterakan dan menguatkan masyarakat untuk terus maju dan menghadapi tantangan global," jelas Anggota DPR Komisi VIII ini.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau

Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu

Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024
Jokowi Tegaskan Pilkada Sesuai Jadwal, November 2024

"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama
Jokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama

Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan
Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan

Jokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Pembelian Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP
Presiden Jokowi: Pembelian Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP

Jokowi memastikan ketersediaan pupuk untuk masa tanam Januari 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya
Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Jokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya