LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Wakil Ketua DPD Sebut Wilayah Papua Bisa Dimekarkan Jadi 7 Provinsi

Wakil Ketua DPD Nono Sampono setuju rencana pemekaran di wilayah Papua. Menurutnya, ada dua wilayah yang memungkinkan dimekarkan yaitu di Selatan dan Pegunungan, sehingga diharapkan pengelolaan daerah semakin baik.

2019-12-23 08:13:40
Papua
Advertisement

Wakil Ketua DPD Nono Sampono setuju rencana pemekaran di wilayah Papua. Menurutnya, ada dua wilayah yang memungkinkan dimekarkan yaitu di Selatan dan Pegunungan, sehingga diharapkan pengelolaan daerah semakin baik.

"Papua idealnya ada tujuh provinsi melihat cluster berdasarkan budaya dan adat istiadat, namun saya pikir dengan kondisi saat ini dua wilayah dulu (dimekarkan) yaitu di Selatan dan Pegunungan," kata Nono di Surabaya, Minggu (22/12) malam. Dikutip dari Antara.

Nono mengatakan, wilayah Papua dengan empat provinsi diharapkan bisa mengatur wilayahnya sehingga besaran wilayah dengan besaran persoalan bisa dikelola dengan baik.

Advertisement

Menurut dia, setelah ada empat provinsi di Papua, akan dievaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah karena ada daerah lain yang juga memerlukan pemekaran yaitu Kalimantan.

"Kalau Kalimantan karena daerah perbatasan, setelah Kalimantan Utara, ada Kapuas Raya yang dimekarkan dari Kalimantan Barat," ujarnya.

Menurut dia, rencana pemekaran tersebut akan dibahas bersama Dewan Otonomi Daerah terkait masih ada kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).

Advertisement

Selain itu menurut dia, DPD RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut.

Menurut dia, persoalan di Papua sudah direspons pemerintah melalui tindakan pengamanan dan hukum namun itu tidak cukup karena ada permasalahan multi-dimensi yang perlu penanganan komprehensif.

"Urusan di Papua tidak hanya pengamanan dan hukum namun ada masalah sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan yang perlu penanganan agar tuntas," ujarnya.

Baca juga:
Ridwan Kamil Desak DPR Cabut Moratorium Daerah Otonomi Baru
Keunggulan Ibu Kota Baru Versi Jokowi: 30 Menit dari Balikpapan, Lokasi Dekat Teluk
Jokowi Sebut Provinsi Baru di Kawasan Ibu Kota Baru Sedang Dibahas
Pemerintah akan Bentuk Provinsi Baru di Kawasan Ibu Kota
Bupati Puncak: Efektifnya Papua Punya 6 Provinsi Karena Jarak Jangkauan Jauh
Pemerintah Diminta Beri Kepastian Soal Moratorium Pemekaran Daerah

(mdk/cob)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.