Wajarkah buruh minta UMP Rp 3,7 juta?

Kemarin, ribuan buruh kembali turun ke jalan. Mereka melakukan aksi di depan Balai Kota Jakarta.

2013-09-04 07:16:00

Buruh

Kemarin, ribuan buruh kembali turun ke jalan. Mereka melakukan aksi di depan Balai Kota Jakarta mendesak agar upah minimum provinsi (UMP) 2014 sebesar Rp 3,7 juta.

Permintaan buruh ini ditanggapi beragam. Salah satunya dari anggota komisi IX DPR, Indra. Anggota dewan yang membidangi tenaga kerja ini juga mendukung langkah buruh.

"Kesimpulan itu sesuatu yang rasional. Itu Wajar kecuali upah buruh sudah layak sekarang masih rezim upah murah tunggu sampai upah sudah stabil nanti di tahun 2015 mereka hanya minta kenaikan beberapa persen," kata Indra saat dihubungi merdeka.com, Rabu (4/9).

Apalagi, menurut Indra, penuntutan UPM buruh ini juga dilatarbelakangi akibat kenaikan harga BBM. Yang pada akhirnya menyebabkan membengkaknya biaya kebutuhan para buruh.

"Kenaikan BBM punya imbas nyata, 20-30 persen tereduksi harga barang transportasi naik. Jadi tentunya yang ke depan itu, minimal pertambahan nilai upah implikasi harusnya dicarikan dan ditutupi. Jumlahnya bisa dikompromikan. Itu bukan sesuatu yang muluk layak dipertimbangkan mengingat beban kenaikan BBM," kata politikus PKS ini.

Faktor lain yang mendukung kenaikan UMP ini tak lain adalah naiknya upah buruh di negara-negara tetangga. Sehingga layak upah para buruh ini dinaikkan.

"Sudah di atas 3 Filipina. Filipina saja 3.2 juta kalau kinerja buruh Indonesia tipikal enggak jauh beda sama Filipina bahkan kita lebih baik daripada Filipina. Negara Thailand mampu menetapkan Rp 2,8 juta," lanjut Indra.

Saat ditanya soal kerugian yang akan diderita pihak perusahaan akibat kenaikan UMP ini, Indra memberikan solusi agar pemerintah segera membenahi pungutan liar yang dianggap membuat beban berat bagi perusahaan. "Saya mengerti ada imbas biaya produksi dan pengusaha juga tertekan sekarang harusnya mencari jalan yang terbaik untuk para pengusaha dan pegawainya, coba objektif biaya produksi upah buruh 9-12 persen dan biaya siluman seperti pungli sampai 19-24 persen kalau serius membenahi dunia usaha maka adalah solusinya," katanya.

(mdk/has)