Vaksin palsu, Ketua DPR minta Kemenkes dan RS buat crisis center

Crisis center dapat mengusut dan menindak pelaku pengedar vaksin palsu melalui aparat penegak hukum.

2016-07-19 15:00:19

Ade Komarudin Ketua DPR

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin meminta kepada Kementerian Kesehatan dan pihak Rumah Sakit untuk membentuk crisis center. Dengan dibentuknya crisis center, pria yang akrab Akom ini yakin masalah vaksin palsu yang sedang heboh bisa teratasi.

"Jadi Menkes harus membuat crisis center di Kemenkes. Kemudian setiap RS harus ada krisis center. Baru bisa masalah vaksin palsu bisa diselesaikan dengan baik," kata Akom di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Pembentukan crisis center, kata Akom, tidak hanya membantu menyelesaikan kasus ini. Tetapi juga dapat mengusut dan menindak pelaku pengedar vaksin palsu melalui aparat penegak hukum.

"Crisis center bukan hanya mengurus korban vaksin palsu diatasi dengan baik terapi juga pelaku vaksin palsu ini dipastikan dapat ditindak segera oleh aparat penegak hukum," tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyebut crisis center dapat membantu orangtua untuk mendapatkan informasi soal data pasien yang telah diberi vaksin palsu. Selain itu, crisis center juga dapat membantu sosialisasi kepada warga terkait vaksinasi ulang.

"Dan membuat krisis center di mana orang tua korban bisa mencari informasi kepada publik dan sosialisasi vaksin ulang," jelas Dede.

Selain itu, Dede juga meminta kepada satuan tugas penanggulangan vaksin palsu untuk melanjutkan tugas dalam menelusuri dugaan peredaran vaksin palsu di 9 provinsi di Indonesia.

"Kami meminta vaksin ulang, kami meminta satgas melakukan penelusuran, diduga 9 provinsi," pintanya.

Dede juga mengimbau orangtua pasien untuk bersabar dan tidak menempuh jalur di luar hukum. Lanjutnya, dikhawatirkan program kesehatan akan terganggu karena tenaga medis merasa takut.

"Kami minta karena banyak tenaga medis merasa tidak nyaman karena ada kepanikan warga tapi program kesehatan harus berjalan. Saya himbau sebagai orangtua kita tidak lakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Karena akan sebabkan tenaga medis takut," pungkasnya.

(mdk/eko)