Usut Dugaan Korupsi Damkar Depok, Kejaksaan Periksa 30 Saksi dalam Satu Hari
Total sudah 46 orang diminta klarifikasi. Mereka yang diminta klarifikasi dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi. Sebelumnya sudah ada 16 orang yang diminta klarifikasi dan hari ini ada 30 orang. Klarifikasi hari ini dilakukan paralel terhadap 30 orang.
Pengusutan kasus Dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok masih terus bergulir. Puluhan orang sudah diminta klarifikasi untuk membuka titik terang kasus ini. Dugaan kasus korupsi di DPKP Depok bergulir sejak tiga pekan lalu.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan, hari ini ada 30 orang yang diminta klarifikasi. Mereka adalah petugas di dinas tersebut.
"Ya, hari ini kita memeriksa sekitar 30 orang," kata Herlangga, Selasa (4/5).
Total sudah 46 orang diminta klarifikasi. Mereka yang diminta klarifikasi dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi. Sebelumnya sudah ada 16 orang yang diminta klarifikasi dan hari ini ada 30 orang. Klarifikasi hari ini dilakukan paralel terhadap 30 orang.
"Kita reli untuk pendalaman. Kan keterangannya sedikit, bukan hal teknis. Total sudah 46 orang yang diminta klarifikasi," tegasnya.
Sebanyak 30 orang yang diminta klarifikasi hari ini adalah anggota regu di UPT Damkar Cimanggis dan Tapos. Mereka kebanyakan berstatus pegawai honorer. Tahapan yang dilakukan sejauh ini adalah proses klarifikasi.
"Jangka waktu sprint belum berakhir kita masih harus melakukan pendalaman sebelum memberikan kesimpulan," tegasnya.
Herlangga memastikan, Kejaksaan tidak akan mandek dalam mengungkap kasus dugaan korupsi ini.
"Kami Kejaksaan Negeri Depok independen dan profesional dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” ungkapnya.
Dia juga memastikan tidak ada pihak-pihak yang bisa melakukan intervensi dalam pengungkapan kasus ini. Kejaksaan bekerja berdasarkan alat bukti yang ada.
"Siapapun tidak dapat mengintervensi kita, baik yang pro dan kontra terhadap laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi sepatu dan pemotongan honor. Karena kita berbicara alat bukti bukan opini di masyarakat. Percayakan kepada kita supaya segala sesuatu menjadi terang benderang dan tidak menyesatkan di masyarakat Kota Depok pada khususnya," tutupnya.
Baca juga:
Selain Sepatu & Pemotongan Insentif, Ada Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Damkar Depok
Kejari Depok Masih Dalami Dugaan Korupsi Damkar
Bongkar Kasus Korupsi Damkar, Pengacara Razman Nasution Singgung Nama Wali Kota Depok
Dipanggil Kejari Depok, Pejabat BKD Mengaku Diskusi Soal Dugaan Korupsi di Damkar
Dugaan Korupsi Dinas Damkar, Wali Kota Depok Tunggu Hasil Penyelidikan Kemendagri
Wali Kota Depok Akhirnya Tanggapi Dugaan Korupsi di Dinas Damkar