Usai Kasus Keracunan MBG, Muncul Segudang Usulan Mulai dari Audit Pemasok hingga Edukasi Higienitas
Dari jumlah tersebut, peningkatan siswa yang mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG yaitu sejak Agustus 2025.
Alih-alih menyehatkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menyebabkan ribuan siswa tumbang. Hingga September 2025, sedikitnya 6.000 anak sekolah di berbagai daerah mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut.
Dari jumlah tersebut, peningkatan siswa yang mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG yaitu sejak Agustus 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, ada 75 kasus keracunan yang menimpa anak usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia sejak Januari-September 2025.
Hal itu disampaikan Dadan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
"Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG. Terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian, sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian. Jadi yang terakhir, kejadian kemarin ada di Pasa Rebo dan juga di Kadungora," kata Dadan dalam rapat.
Dapur MBG Dibuat di Kantin Sekolah
Dengan banyaknya siswa yang keracunan tersebut, membuat banyaknya usulan yang masuk terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). Mulai dari Legislator hingga mantan Gubernur Jakarta serta ahli gizi.
Usulan yang masuk itu seperti dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola di kantin sekolah masing-masing. Hal ini agar mudah bagi para orangtua untuk melakukan pengawasan.
Hal ini diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI dan Kepala BPOM.
"Bapak sebelah kiri ahli gizi loh, dari pernah di WHO, belakang juga banyak nakes. Jadi, saya minta pandangan itu aja. Kalau bicara bisa atau tidak gampang pak, bangun dapur saja bisa, masa enggak ada sih lokasi sekian puluh meter atau ratus meter di sekolah yang bisa dijadikan dapur," kata Charles dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
Menurutnya, jika sekolah tersebut bisa menyediakan MBG bagi murid di sekolah tersebut maka jumlahnya tidak mungkin banyak.
"300, 400 kan lebih simpel. Orang tua murid bisa terlibat, bisa ikut mengendalikan, mengontrol. Belanjanya di pasar-pasar sekitar sekolah, sehingga ekonomi rakyat sekitar juga bergerak," ujarnya.
"Apabila sekolah itu bisa, plus minusnya seperti apa? kita kalau bisa di sekolah, kita tidak lagi bicara soal critical temperature, makanan dimasak tidak lama, sebelum makanan disajikan, jadi enggak ada kekhawatiran makanan nanti harus disimpan di atas 60 derajat, di bawah 5 derajat," sambungnya.
Tiga Skema Baru untuk MBG
Usulan juga datang dari Ketua Komisi Anggaran DPR Said Abdullah yang mengusulkan tiga skema alternatif untuk perbaikan Program MBG yang menjadi sorotan publik.
Said Abdullah menguraikan tiga skema utama yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk memperbaiki implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Skema pertama adalah penyaluran anggaran MBG melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan disalurkan langsung kepada pemerintah daerah.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pemerintah daerah dalam mengelola program sesuai kebutuhan lokal dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, pengawasan dari tingkat daerah dapat lebih optimal, mengurangi potensi penyimpangan.
Skema kedua melibatkan penyaluran bantuan MBG melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang dinilai memiliki infrastruktur penyaluran yang sudah mapan.
"PKH saat ini memberikan Rp300 ribu per bulan, jadi kami akan menambahkan Rp300 ribu lagi untuk program MBG," kata Said Abdullah pada Selasa.
Skema ketiga yang diusulkan adalah memindahkan dapur umum MBG, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar lebih dekat dengan sekolah. Kedekatan lokasi ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Saran Ahli Gizi
Selain itu, Dokter Spesialis Gizi Klinik RS Universitas Indonesia (RSUI), Anna Maurina Singal pun turut memberikan saran terkait dengan maraknya siswa yang keracunan MBG.
Saran itu seperti menggunakan bahan pangan lokal sesuai daerah masing-masing provinsi untuk meningkatkan daya guna komunitas dan memperpendek cost distribusi pangan.
Lalu, diolah secara mandiri/swadaya atau komunal di masing-masing area atau berbasis rumah tangga. Uang langsung diberikan per kapita rumah tangga sesuai subyek yang akan dibantu.
Berikutnya, ada pengarahan dan edukasi lebih dulu terhadap apa dan berapa banyak makanan yang dimasak dan harus dikonsumsi oleh masing-masing individu, oleh orang yang benar-benar berkompeten.
Kemudian, proses monitoring terhadap pertumbuhan anak secara berkala sebagai tanda keberhasilan program ini dan proses audit yang transparan. Tidak boleh ada anggaran yang dipermainkan.
Program MBG Libatkan Pemda
Usulan atas program MBG ini juga ada dari Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin. Ia mengusulkan, agar melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan MBG.
"Keterlibatan Pemda dalam program MBG harus dengan spirit otonomi daerah. Skema yang paling memungkinkan dilakukan melalui tugas pembantuan,” kata Khozin dalam keterangannya, Jumat (3/10).
Menurut Khozin, skema tugas bantuan dari Pemda dapat berupa penugasan dari pemerintah pusat sehingga Pemda diberikan kewenangan untuk menjalankan sebagian kewenangan pusat.
"Ketentuan mengenai tugas pembantuan diatur dalam UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemda serta PP No 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,” tuturnya.
Lewat skema ini, menurut Khozin, tanggung jawab dan pendanaan tetap melekat pada pemerintah pusat, sedangkan pemda terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan program MBG.
“Baik keterlibatan aparatur pemerintah daerah maupun dalam penyelenggaraan kegiatan di lapangan,” jelas Khozin.
Model ini disebutnya menekankan aspek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Baik itu di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Poinnya, keterlibatan Pemda dalam MBG ini ada payung hukumnya yang didasari pada spirit desentralisasi,” sebutnya.
Lebih lanjut, Anggota komisi DPR yang membidangi urusan pemerintahan dan Pemda itu menyayangkan belum digunakannya skema seperti ini sejak awal MBG dilakukan.
Khozin mencontohkan program vaksinasi yang merupakan program pusat, dalam praktiknya dibantu pelaksanaannya oleh pemda.
"Segera buat formula kerjanya agar MBG ini sukses di lapangan, tidak ada lagi persoalan keracunan dalam pelaksanaannya,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu.
“Pemda diharapkan dapat menjadi tulang punggung demi suksesnya MBG ini,” tutup Khozin.
Kasih Uang ke Orangtua Per-Anak Rp50 Ribu
Berbeda dengan yang lain, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru memberikan usulan agar pemerintah langsung memberikan uang kepada orangtua masing-masing anak.
"Ini makan siang gratis yang beneran, enggak usah mikirin kementerian, enggak usah mikirin anggaran gitu. Pasti bergizi dong, ada temen yang memang di pemerintah juga. Itu menurut kamu gimana atasinya?," ujar Ahok dalam akun TikTok @najwashihab.
"Kita bingung, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu," sambungnya.
Menurutnya, jika dirinya yang diperintahkan untuk menangani program tersebut. Makan ia akan memberikan uang sebesar Rp50 ribu untuk setiap anak.
"Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya bagaimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat Rp50 ribu, kalau dia punya tiga anak dapat Rp150 ribu. Tinggal sekolah kasih menu. Lu mesti ada daging, ada apa, ada apa gitu ya," ucapnya.
"Kalau enggak, duitnya gua cabut deh. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender," tambahnya.
Kemudian, wanita akrab disapa Nana pun bertanya kepada Ahok terkait yang dimaksud olehnya.
"Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya?," tanya Nana.
"Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Dapat Rp50 ribu nih, buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, sama emaknya-bapak yang makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh," jawab Ahok.
"Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin, yang mau jadi supplier enggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang enggak suka. Mending praktis, apa yang susah? Enggak bisa kayak gitu," katanya.