UNP Siap Gunakan Gedungnya untuk Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Universitas Negeri Padang (UNP) menyatakan kesiapannya mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan fasilitas gedung dan lahan milik kampus untuk pelaksanaan program tersebut. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Rektor UNP, Krismadinata, mengatakan kesiapan UNP saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Rektorat UNP, Senin (28/4) malam.
Menurutnya, Kampus PGSD Bandar Buat milik UNP yang memiliki fasilitas lengkap dan lahan sekitar 1 hektare siap dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kampus PGSD Bandar Buat ini fasilitasnya lengkap dan siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat. Kita punya lahan kosong 27.930 meter persegi, lengkap dengan asrama, aula, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, musala, bahkan minimarket dan sarana olahraga. Untuk pelaksanaan tahun ini, kita siap,” ujar Krismadinata.
Selain di Bandar Buat, UNP juga menawarkan penggunaan Kampus PGSD Sawahlunto yang memiliki lahan seluas 5,2 hektare dengan gedung dua lantai dan fasilitas penunjang lainnya.
UNP bahkan siap mengambil peran lebih jauh dengan menjadi tenaga ahli, konsultan pendidikan, serta menyediakan pelatihan untuk dosen, guru, hingga penempatan mahasiswa magang di lokasi-lokasi Sekolah Rakyat yang akan didirikan di berbagai kabupaten dan kota.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kesiapan UNP. Ia menegaskan, kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UNP merupakan langkah strategis untuk mempercepat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu kunci keberhasilan Sekolah Rakyat adalah pendampingan kualitas guru dan sarana-prasarana yang memadai. Kami berharap UNP bisa segera bergabung, tentu setelah verifikasi teknis oleh Kementerian PUPR. Kalau memenuhi syarat, UNP akan masuk dalam kloter kedua pembelajaran yang dimulai Juli-Agustus 2025,” kata Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat dirancang berasrama, dengan seluruh kebutuhan siswa, termasuk makan dan minum, ditanggung pemerintah. Program ini menyasar anak-anak keluarga miskin yang terdaftar dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, juga menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, Sumbar telah mengusulkan sembilan lokasi untuk Sekolah Rakyat, termasuk fasilitas UNP.
“Terima kasih kepada Pak Menteri atas perhatian kepada Sumatera Barat. Semoga program ini segera terwujud dan bertambah banyak lokasinya,” ujarnya.
Dengan keterlibatan UNP dan dukungan pemerintah daerah, diharapkan Sekolah Rakyat dapat segera hadir untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu di Sumatera Barat.