Undang PGI ke Istana, Jokowi bahas kegelisahan akibat multikultural

Undang PGI ke Istana, Jokowi bahas kegelisahan akibat multikultural. Presiden Jokowi juga meminta bantuan PGI untuk menjelaskan pada umat bahwa pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka menghadapi gejolak politik yang terjadi belakangan ini. "Presiden katakan harus kembali ke Pancasila."

2017-01-18 16:50:33

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menerima pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1). Pimpinan PGI yang hadir yakni Ketua Umum PGI, Henriette Lebang, Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom, dan Ketua Albertus Patty.

Pratikno mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi meminta masukan dari PGI terkait kondisi bangsa yang menggelisahkan akhir-akhir ini.

"Jadi yang digelisahkan ya tentang multikulturalisme, peran pendidikan, revolusi mental," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/1).

Menurut Pratikno, Presiden Jokowi lebih banyak berbicara tentang penguatan revolusi mental, pemantapan Pancasila, dan rencana pembentukan unit kerja pemantapan Pancasila. PGI, kata dia, sangat antusias dengan hal tersebut.

"PGI mendukung tentang dibentuknya unit kerja untuk pemantapan Pancasila," pungkasnya.

Secara terpisah, Gomar Gultom mengatakan, pertemuan antara pimpinan PGI dan Jokowi membahas masalah toleransi beragama dan sempat menyinggung RUU Perlindungan Beragama.

"Dan sepakat tadi Presiden mengatakan bagaimanapun semua harus kembali ke Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan budi pekerti, kerukunan, itu harus dibangun mulai dari pendidikan sekolah, pemantapan Pancasila harus dimantapkan sekarang," kata Gomar Gultom.

Presiden, kata Gomar Gultom, meminta bantuan PGI untuk menjelaskan pada umat bahwa pemerintah sudah mempersiapkan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka menghadapi gejolak politik yang terjadi belakangan ini.

"Pemerintah sekarang sudah ada step-step yang ditempuh guna menghadapi gejolak politik," tuturnya.

(mdk/lia)