Tragedi gudang kembang api, DPR minta Presiden tegur keras Menperin

Tak hanya Menperin, dia menyarankan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri untuk melakukan rapat membahas masalah tersebut. Sebab, kata Fahri, pabrik tersebut diketahui mempekerjakan anak-anak di bawah umur.

2017-10-30 15:38:26

Pabrik petasan Kosambi terbakar

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak Presiden Joko Widodo memberikan teguran keras terhadap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pasca tragedi kebakaran gudang kembang api di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (27/10). Kementerian Perindustrian adalah pihak yang berwenang mengurus standar industri pabrik itu.

Sepengetahuan Fahri, gudang milik PT Panca Buana Cahaya Sukses memiliki standar keamanan, dan keselamatan kerja yang rendah serta manajemen lokasi yang buruk. Hal ini karena lokasi pabrik tersebut berdekatan dengan pemukiman penduduk.

Tak hanya Menperin, dia menyarankan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk melakukan rapat membahas masalah tersebut. Sebab, kata Fahri, pabrik tersebut diketahui mempekerjakan anak-anak di bawah umur.

"Jadi ini sebetulnya harus ada pejabat dan petugas yang ditegur keras dalam hal ini saya kira Kementerian Perindustrian yang harusnya mengurusi urusan standar industrinya itu," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10).

Teguran ke Menteri Arilangga diperlukan agar standar dan manajemen industri diperbaiki. Sehingga kejadian serupa tak terulang kembali di kemudian hari.

"Bahwa yang namanya pabrik petasan itu harus ada standarnya, berapa besarnya, bagaimana space kerjanya, jarak antar bahan gudang dan sebagainya harus betul-betul diatur," jelas Fahri.

Fahri berharap tragedi yang menewaskan 49 orang ini adalah yang terakhir. Jika peristiwa serupa terulang, dia mendesak Presiden Jokowi tak ragu mencopot menteri, kepala daerah atau kepala dinas terkait.

"Kalau ada ledakan di pabrik petasan lagi, kasih peringatan saja ke beberapa menteri terkait, dia harus dipecat saja. Dan juga kepala daerah kalau ini tidak naik ke pusat, kepala daerah kepala daerah itu dan juga pejabat teknis yang mengurusi kepala-kepala dinas itu harusnya dipecat," ucap Fahri.

(mdk/noe)