Tolak program studi DLP, dokter di Medan turun ke jalan

Tolak DLP, dokter di Medan turun ke jalan. Program studi Dokter Layanan Primer (DLP) merupakan lanjutan dari program profesi dokter yang setara dengan jenjang spesialis. Dengan pendidikan minimal 2 tahun itu, pemerintah ingin meningkatkan kompetensi dokter.

2016-10-24 13:18:30

Dokter

Seratusan dokter di Medan berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan P Diponegoro, Medan, pada Hari Dokter Nasional, Senin (24/10). Mereka menuntut reformasi sistem pelayanan kesehatan.

Demo dilakukan para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara. Mereka yang berunjuk rasa merupakan perwakilan dari sejumlah daerah di Sumut dan perhimpunan dokter.

"Aksi ini kami lakukan di hari ulang tahun ke-66 IDI. Kami menyampaikan serentak di seluruh Indonesia," kata dr Khairani Sukatendel, Sekretaris IDI Sumut.

Dalam aksinya, para dokter fokus menolak program studi Dokter Layanan Primer (DLP). DLP disebutkan merupakan lanjutan dari program profesi dokter yang setara dengan jenjang spesialis. Dengan pendidikan minimal 2 tahun itu, pemerintah ingin meningkatkan kompetensi dokter.

Namun para dokter menyatakan menolak program itu. Menurut Khairani, DLP itu bukanlah bentuk upaya kendali mutu SDM kedokteran, melainkan lebih pada upaya kendali biaya. Pemerintah disebutkan ingin menekan jumlah rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Menurut Khairani, para dokter yang telah sekolah kedokteran, menjalani koas, kemudian mengikuti program intensif, sudah memiliki kecakapan. "Dokter kita sudah dapat melakukan 144 diagnosis, sudah cakap. Kenapa mereka yang di Puskesmas tidak bisa menangani penyakit dan harus merujuk pasien, itu banyak faktornya, seperti masalah sarana dan prasarana, kesejahteraan dokter, manajemen transparansi keuangan, dan penghargaan pada jasa dokter. Jadi banyak hal yang perlu direformasi," ucap Khairani.

Sementara Ketua Perhimpunan Dokter Umum Sumut, Dedi Irawan Nasution, menyatakan, yang paling banyak dikorbankan dalam program studi DLP adalah dokter umum. Menurutnya, dengan program itu, pemerintah telah membuat kasta di bidang kedokteran. "Dokter umum ditempatkan pada bagian paling rendah," ucapnya.

Dia menyatakan, jika pemerintah tetap tidak mau mendengar aspirasi para dokter, mereka akan kembali berunjuk rasa. "Kami akan kembali bulan depan, pada Hari Kesehatan Nasional. Akan turun 1.000 lebih dokter. Kita mungkin akan usulkan mogok pelayanan kesehatan, kecuali yang ada di instalasi gawat darurat dan ICU," ucap Dedi.

Sekitar 20 perwakilan dokter diterima Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Noval Mahyar, dan Plt Kadis Kesehatan Sumut, Agustama. Mereka menyatakan menerima aspirasi para dokter dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat. "Kami juga minta masukan dari para dokter jika nanti dipanggil rapat ke Jakarta," ucap Noval.

(mdk/lia)