Tolak Bayar Uang Lingkungan, PAUD di Tangerang Dilarang Pengurus RW Gelar PTM
Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menempati bangunan Posyandu Anyelir, Kota Tangerang terpaksa berhenti. Penyebabnya, salah satu pengurus RW meminta uang lingkungan sebagai syarat PTM boleh digelar.
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menempati bangunan Posyandu Anyelir, Kota Tangerang terpaksa berhenti. Penyebabnya, salah satu pengurus RW meminta uang lingkungan sebagai syarat PTM boleh digelar.
B, salah satu pendidik di PAUD itu mengatakan, belasan anak tidak bisa belajar akibat ruangan kelas ditutup oleh pengurus RW. PAUD tersebut memang sejak awal berdiri menumpang di bangunan Posyandu Anyelir yang berada di Perumahan Griya Kencana I, RW 04 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Pengurus PAUD diminta perwakilan pengurus RW setempat uang senilai Rp750 ribu agar bisa melaksanakan PTM terbatas di Posyandu tersebut. Padahal lanjut B, kegiatan pendidikan di sekolah PAUD tersebut, telah berjalan selama 11 tahun dan tidak pernah menemui permasalahan lingkungan oleh warga sekitar.
"Ini sudah 11 tahun berjalan tapi baru kali ini diminta oleh oknum itu. Jelas kami menolak memberikan uang itu," ungkap dia saat ditemui, Kamis (18/11).
Dia juga menegaskan, bangunan posyandu yang dijadikan tempat belajar anak-anak merupakan aset resmi Pemerintah Kota Tangerang. "Kita bersinergi dan sudah tercatat resmi di pemerintahan. Lalu uang ini untuk apa? Ini kan gedung pemerintah," tukasnya.
Pihak sekolah berharap, penutupan ruang kelas yang membuat belasan anak PAUD telantar bisa menjadi perhatian pemerintah setempat
"Kami membantu mencerdaskan anak bangsa bukan mau berbisnis. Jadi tolong pemerintah bisa menindak oknum ini," pungkasnya.
Baca juga:
Sebut PAUD di Tangerang Tak Ditutup, Camat Berdalih Kunci Terbawa Pejabat RW
Pesan Mahfud ke Anies Soal Berantas Pungli: Jakarta Itu Adalah Jendela Negara
Anies Sebut Risiko Pungli PNS DKI Kecil Karena Tunjangan Pegawai Sudah Mencukupi
Anies Sebut Pungli Terjadi karena Kebutuhan, Sistem dan Keserakahan
Polda Banten OTT 5 Pegawai BPN Lebak Pungli Pengurusan SHM