Temui MPR, Youth Energy Council Bahas Tata Kelola Energi Nasional

Mereka menyerahkan aspirasi kebijakan energi tersebut kepada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno.

Youth Energy Council (YeC) alias Dewan Energi dan Lingkungan Nasional menemui pimpinan MPR menyampaikan aspirasi anak muda Indonesia untuk adanya pekerjaan di sektor hijau (green jobs) dan pengelolaan energi nasional yang transparan dan akuntabel. YeC berupaya mengawal kebijakan energi dan lingkungan dengan merumuskan lima poin kebijakan.

Mereka pun menyerahkan aspirasi kebijakan energi tersebut kepada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/3). Adapun lima poin kebijakan disusun YeC setelah mengadakan forum diskusi bersama hampir 1.000 anak muda di berbagai daerah.

Audiensi dilakukan YeC Chairman Fadli Rahman bersama tokoh muda pendiri YeC serta pegiat sektor energi dan lingkungan, yaitu Ferro Ferizka (Founder Pijar Foundation), Billy Mambrassar (Founder Containder), dan Arfan Arlanda (Founder Jejakin). Kehadiran mereka menegaskan, gerakan tersebut tidak hanya dari organisasi atau komunitas pemuda, tetapi juga para inovator yang peduli terhadap masa depan energi Indonesia.

Menurut YeC Chairman Fadli Rahman, pemerintah harus lebih serius dalam memastikan kebijakan energi dikelola dengan berbasis data yang akurat. "Industri energi adalah sektor yang sangat strategis dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional," ujar Fadli.

Namun, kata dia, jika tata kelolanya tidak transparan, masyarakat tidak hanya kehilangan potensi investasi besar di energi terbarukan, tetapi juga berisiko mengalami kebocoran anggaran. "Kami menuntut keterbukaan data terkait subsidi energi, proyek infrastruktur, serta skema investasi di sektor energi terbarukan agar masyarakat dapat mengawal penggunaan anggaran negara secara lebih transparan," ucap Fadli.

Sekretaris Jenderal YeC Billy Mambrasar juga menyoroti perlunya percepatan transisi ke energi bersih dengan kebijakan yang lebih akuntabel.

"Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan energi fosil jika ingin mencapai target Net Zero Emission 2060. Perlu ada strategi nasional yang jelas, terukur, dan berbasis data dalam pengembangan energi terbarukan, agar Indonesia tidak tertinggal dibandingkan negara lain," jelas Billy. 

Dia menyoroti buruknya pengelolaan sampah yang berkontribusi besar terhadap polusi udara. Kualitas udara di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Bandung semakin memburuk akibat pembakaran sampah yang tidak terkendali serta pengelolaan limbah yang masih tradisional.

"Pemerintah harus lebih serius dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, termasuk teknologi waste to energy. Sebagian besar sampah di Indonesia masih berakhir di TPA tanpa ada solusi jangka panjang, padahal di negara lain, sampah bisa menjadi sumber energi alternatif," tutup Billy.