Temui Luhut, Seskab tegaskan pembebasan 10 WNI lewat diplomasi

Pemerintah tak bayar sepeserpun uang tebusan yang diminta Abu Sayyaf.

2016-05-02 19:16:56

Sekretaris Kabinet Pramono Anung tiba-tiba menemui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Kemenko Polhukam, malam ini. Pramono mengaku hanya membahas pembebasan 10 Warga Negara Indonesia yang dibebaskan kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

"Jadi apa yang terjadi dengan pembebasan supaya tidak terjadi miss leading, tentunya ini perlu disamakan bahwa intinya pembebasan 10 orang itu atas upaya diplomasi total dari pemerintah tentunya dalam ini Presiden dan pembantu presiden," kata Pramono di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/5).

Menurut Pramono, pembebasan sandera 10 WNI melibatkan beberapa pihak di luar pemerintah. Namun ia enggan menjelaskan detail beberapa pihak yang terlibat membebaskan 10 WNI yang disandera tersebut.

"Ya para pihak banyaklah dan tentunya sekarang yang jelas sudah dibebaskan, pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan biaya dan juga dari pihak yang kami tahu," kata dia.

Dia pun membantah pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menilai pembebasan sandera tersebut dibebaskan karena membayar uang tebusan. Bahkan perusahaan pun tak membayar uang tebusan yang diminta oleh Abu Sayyaf sebesar Rp 14 miliar.

"Yang jelas tidak ada yang bayar," kata dia.

Lanjut dia, saat ini Presiden Joko Widodo terus berkoordinasi dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III untuk membebaskan 4 WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf. Dia menyebutkan pembebasan sandera itu tetap melakukan jalur diplomasi.

"Tentunya diplomasi total ini tetap akan dilanjutkan karena networking kita hubungan pemerintah dengan pemerintah berjalan baik. Apalagi kebetulan secara etnis ada kesamaan, secara religi juga ada kesamaan sehingga pendeketaan itu yang dilakukan untuk kemudahan," tandasnya.

(mdk/rnd)