Istana tegaskan pembebasan 10 WNI tempuh diplomasi total

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan proses pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf murni menempuh jalur diplomasi. Dia juga tidak menampik terlibatnya berbagai pihak dalam pembebasan ini.

"Perlu kami sampaikan bahwa pembebasan 10 orang WNI dilakukan sepenuhnya melibatkan pemerintah dan juga tentunya bahwa ada bagian-bagian dari pemerintah, perorangan yang mungkin juga pekerja. Maka Presiden dalam hal ini, diplomasi total," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (2/5).

Pemerintah, kata dia, terus ‎membangun komunikasi dengan pemerintah Filipina. Karena pembebasan 10 WNI juga tidak lepas dari bantuan mereka.

‎"Presiden menyampaikan ‎terima kasih tentunya tanpa peran pemerintah Filipina tidak bisa berjalan," sambung dia.

Pramono membantah beredarnya kabar pembebasan 10 WNI karena memberikan uang tebusan. Menurutnya, pemerintah tidak pernah melakukan hal tersebut termasuk pihak lain seperti perusahaan.

"Bahwa apakah ada tebusan atau tidak kami sampaikan enggak. Tidak ada tebusan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan pembebasan 10 WNI ‎tidak melalui jalur penebusan.

"Sampai sekarang kita tidak akan mengklaim bahwa dari pemerintah melakukan (memberi uang tebusan) karena dari pemerintah tidak pernah melakukan itu," tegas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan usai mendampingi Presiden Jokowi saat menerima Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/5).